Inovasi Pelayanan Publik Harus Jadi Spirit dalam Budaya Kerja Birokrasi

JAKARTA - Inovasi pelayanan publik harus jadi spirit dalam budaya kerja birokrasi. Karena itu harus terus didorong budaya kerja birokrasi yang mendobrak kebiasaan yang kaku dan linier. Budaya kerja birokrasi harus selalu mencerminkan semangat berinovasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, mengatakan hal itu di Jakarta, Minggu (20/11). Menurut Tjahjo, inovasi harus jadi nafas dari budaya kerja birokrasi. Sehingga bisa melahirkan pelayanan publik yang inovatif, efesien, efektif dan efisien.

"Pada prinsipnya inovasi diharapkan menjadi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan. Kenapa inovasi itu sangat penting, sebab perubahan yang dihadapi ini semakin masif dan keinginan masyarakat terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, efektif, dan efisien juga semakin tinggi," kata mantan Menteri Dalam Negeri tersebut.

Maka, kata di, sangat penting sekali inovasi pelayanan publik jadi spirit utama dalam budaya kerja birokrasi. Karena di era sekarang ini, dimana digitalisasi sudah jadi kebutuhan, pelayanan publik yang diberikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara biasa-biasa saja.

"Perlu breakthrough atau terobosan dalam rangka memenuhi harapan masyarakat," ujar mantan Anggota DPR enam periode tersebut.

Pentingnya semangat berinovasi dalam budaya kerja birokrasi juga ditegaskan Menteri Tjahjo saat ia memberi sambutan di acara Pembukaan Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur yang digelar di Surabaya, pada Jumat kemarin. Kata dia, dalam menerapkan inovasi sebagai budaya kerja ASN, harus berpandangan bahwa berinovasi adalah sebuah kebutuhan.

"Budaya kerja ini sejalan dengan core values BerAKHLAK yakni Adaptif. Setiap ASN diminta untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakan serta menghadapi perubahan," katanya.

Ditambahkannya, dalam berinovasi, diperlukan sikap dan pemikiran yang terbuka. Artinya tidak melihat siapa yang mengawali, tetapi tetap berpikir positif untuk kebutuhan masyarakat dan terus mengembangkannya. Ini merupakan sikap terpuji yang harus dikedepankan.

"Saya yakin Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang telah membudayakan berinovasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh ASN di lingkungannya," ujarnya.

Menurut Tjahjo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah memulai inovasi bersama Polda Jawa Timur dan Jasa Raharja dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Penerbitan STNK. Upaya tersebut dirasa tidak mudah, karena banyak zona nyaman yang harus ditinggalkan. Namun dengan komitmen yang kuat dari Gubernur, Kapolda, dan Pimpinan Jasa Raharja Jawa Timur, semua itu bisa dilakukan.

"Provinsi Jawa Timur ini dapat menjadi salah satu daerah dengan segudang inovasi. Ini disebabkan dua hal, yakni komitmen dan kolaborasi. Kolaborasi ini diwujudkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan seluruh pemerintah kabupaten atau kota dalam kekompakan untuk berlomba menjadi yang terbaik. Rivalitas antar kabupaten atau kota tumbuh positif, sehingga pusat inovasi tidak lagi pada sentra kabupaten atau kota tertentu, tetapi di Jawa Timur ini sudah menyebar dari ujung barat dan ujung timur Provinsi Jawa Timur," tutur mantan Anggota Komisi I DPR ini.

Tjahjo juga berharap melalui Pameran dan Simposium Inovasi Pelayanan Publik serta Penganugerahan Top Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, mampu mendorong keterbukaan dan mengembangkan inovasi.

"Pameran ini menjadi Pasar Inovasi Pelayanan Publik yang dinikmati bukan hanya oleh pemerintah dan masyarakat Jawa Timur, juga saudara kita dari provinsi lain," katanya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, melalui kegiatan pameran ini, pihaknya ingin mencari best practices serta menggali potensi inovasi pada kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sementara dalam upaya percepatan pemerataan program replikasi inovasi pelayanan publik di Jawa Timur, pihaknya juga telah melakukan Penandatangan Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur oleh kepala daerah yang akan melakukan replikasi dengan kepala daerah dan kepala perangkat daerah provinsi yang inovasinya akan direplikasi.

"Replikasi inovasi dapat membantu pemerintah daerah dalam menjawab permasalahan secara efektif dan efisien, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelayanan publik yang berkualitas," katanya.