Inovasi Ciptakan Birokrasi Efisien

JAKARTA - Seluruh kantor birokrasi pemerintah harus inovatif agar efisien. "Sebab, hanya dengan inovasi alan lahir birokrasi yang efisien," ujar pengamat politik, JB Kristiadi, di Jakarta, Jumat (25/2).

Menurutnya, inovasi bisa dilakukan dengan cara sederhana dan melibatkan masyarakat. Misalnya, ada suatu daerah yang menciptakan inovasi bagi para ibu hamil. Di desa itu, ibu hamil yang hendak melahirkan memasang bendera di depan rumahnya "Kemudian setiap pria yang memiliki sepeda motor harus bersiap mengantar ibu tersebut ke puskesmas terdekat," ujarnya.

Dia ingatkan pemerintah untuk berkaca pada sektor swasta. Perusahaan swasta akan mati jika tidak ada inovasi. Sebaliknya, pemerintahan akan tetap berjalan meski tanpa inovasi berkelanjutan. Tapi itu harus dibalik sekarang. Sebab, jika pemerintah tanpa inovasi akan kalah.

"Paradigma harus kita ubah, pemerintah tanpa inovasi juga akan kalah," kata Ketua Tim Panel Independen Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 tersebut. Kristiadi pun lantas mencontohkan perusahaan Nokia yang sempat menguasai pasar telepon genggam selama beberapa dekade silam. Namun karena terlena di zona nyaman, Nokia kalah dengan Samsung yang berinovasi menggunakan sistem operasi Android.

"Nah, pemerintah tanpa inovasi juga akan kalah," ujarnya. Ditambahkannya, inovasi menciptakan ekosistem birokrasi yang efisien dan dinamis. Mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia tak bisa lepas dari peran inovasi di bidang pelayanan.

Hal ini terlebih semakin majunya teknologi, meluasnya jangkauan pelayanan, dan semakin cerdasnya masyarakat Indonesia. Publik akan menuntut pelayanan yang lebih berkualitas.

"Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang ringkas dan cepat tersebut harus dijawab dengan inovasi," katanya.

Di masa mendatang, kata dia, inovasi akan mengikis pemberitaan mengenai keburukan birokrasi yang memperlambat pelayanan masyarakat. Ekosistem birokrasi yang efektif dan dinamis bisa diwujudkan dengan inovasi pada berbagai bidang pelayanan. Namun inovasi tidak serta merta harus pada bidang teknologi informasi. Tidak bisa menyamaratakan kebutuhan inovasi di Jakarta dan di perdesaan.

Mengenai acara KIPP itu sendiri, kata Kristiadi, untuk tahun ini merupakan yang kesembilan kalinya digelar. Ajang tahunan yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini diharapkan bisa memetakan inovasi yang dibutuhkan pada masa depan. Sejak tahun 2014, ada 19.451 inovasi yang pernah mendaftar di KIPP serta terdata dan terinventarisasi oleh Kemenpan RB.

"Peserta kompetisi tahunan ini harus tajam melihat kebutuhan daerahnya, serta area mana yang membutuhkan inovasi," katanya. Menurutnya, KIPP harus bisa memetakan inovasi. Tim panel sendiri akan melakukan analisis data, mana inovasi yang dibutuhkan di masa mendatang. Yang terpenting adalah bisa memuaskan masyarakat, dan ada bukti nyata terjadinya perubahan.