Ini yang Disampaikan Orang Nomor Satu TNI dalam Rapat Penting yang Dihadiri Sejumlah Jenderal Penting TNI

JAKARTA - Pada hari Selasa (14/9), telah digelar sebuah rapat penting di Subden Mabes TNI Jalan Mereka Barat, Jakarta Pusat. Rapat yang digelar melalui video conference dipimpin langsung Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.

Rapat ini juga dihadiri para Kepala Staf Angkatan, Pejabat Utama Mabes TNI dan Angkatan, Pangkotama TNI, Danlantamal serta Danlanud. Rapat penting ini, mengutip keterangan Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (KH) Edys Riyanto yang diterima Koran Jakarta, Kamis (16/9), membahas evaluasi penanganan Covid-19 dan vaksinasi.

Dalam arahannya, orang nomor satu di TNI ini mengatakan bahwa saat ini TNI menyiagakan pos-pos pengamanan perbatasan untuk mengantisipasi pengetasan WNA dan WNI. Khususnya pekerja migran Indonesia dari luar negeri yang berpotensi membawa masuknya varian baru Covid-19 (Mu) ke wilayah Indonesia.

"Kita semua mendengar ada varian baru Covid-19 (Mu) yang saat ini harus kita antisipasi, berupaya memitigasi supaya varian baru tidak masuk ke Indonesia," kata Panglima.

Varian baru Covid ini, lanjut Panglima, harus dicegah masuk ke Indonesia. Sebab disebut varian berbahaya karena dikhawatirkan akan mempengaruhi efektifitas vaksin. Meski begitu, ditengah kondisi keterbatasan dan kerawanan penularan, TNI harus tetap berupaya untuk melaksanakan tugas dengan optimal.

"Seperti diketahui bersama bahwa pandemi Covid-19 ini membutuhkan langkah-langkah penanganan secara komprehensif dan tentunya melibatkan semua pihak. Saat ini Indonesia mengalami trend perbaikan terutama di wilayah Jawa dan Bali, akan tetapi kita sama sekali tidak boleh lengah dan harus terus mewaspadai untuk mengantisipasi risiko penularan yang masuk di beberapa daerah," kata Hadi

Menurut Hadi, saat ini positivity rate Indonesia berada di angka 3,98 persen. Artinya di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 5 persen. Ini tentunya patut disyukuri. Namun semua pihak harus tetap waspada. Dan rasio tracing kontak erat saat ini berada di posisi 1 berbanding 8 dan terus mengalami peningkatan.

"Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi kepada seluruh Kepala Staf Angkatan, Pangkotama dan jajarannya sampai kepada level prajurit yang ditugaskan langsung ke lapangan, para tenaga kesehatan serta para Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga," ujar Panglima.

Dari rasio yang tertera di beberapa wilayah, Panglima TNI menilai terdapat kendala penanganan di daerah diantaranya manajemen lapangan, data di lapangan dan permasalahan lainnya. Sehingga kurang efektif dan efisien. "Kita memahami data epitimologi secara cermat maka kebijakan yang diambil akan tepat sasaran dan tepat pada akar permasalahan yang perlu di intervensi," katanya.

Marsekal Hadi menambahkan, dalam waktu dekat, Indonesia juga akan menyelenggarakan event nasional maupun internasional yaitu PON XX di Papua event 2020 dan World Super Bike di Mandalika tahun 2021. Untuk menyiapkannya maka akselerasi vaksinasi khususnya di wilayah-wilayah event tersebut menjadi prioritas utama. Disamping wilayah-wilayah yang capaiannya masih rendah.

"TNI bersama Polri juga mendapat tugas untuk menyalurkan bantuan tunai bagi PKL dan pemilik warung kecil yang terdampak pandemik. Ini adalah sebuah tugas yang mulia tetapi penuh tantangan baik terkait kualitas data-data dan pelaksanaan teknis di lapangan. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini, saya minta beberapa Pangdam untuk melaporkan secara singkat penanganan Covid-19 di wilayah kerjanya masing-masing apa permasalahan yang dihadapi termasuk solusinya," tuturnya.

Di akhir rapat Panglima TNI memberikan beberapa penekanan diantaranya mengingatkan sekali lagi kepada perwira bahwa menajemen adalah salah satu kata kunci untuk penanganan pandemi di daerah. Sebab harus diakui, beberapa tidak dapat menjalani fungsi ini dengan baik.

"Oleh karena itu saya tegaskan kepada seluruh Pangkotama dan jajarannya untuk memperkuat pendampingan kepada Kepala Daerah dan dalam hal ini adalah terkait dengan memanajemen dan kepimpinan di lapangan. Sekali lagi saya ingatkan, ini butuh pendampingan kepada kepala daerah, karena ini selalu saya sampaikan saat kunjungan kerja, rapat dengan pemimpin beberapa daerah," ujarnya.