Ini Syarat Lengkap Untuk Bisa Menonton Bioskop di Masa PPKM

Pemerintah kembali memperpanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level di Jawa dan Bali dengan eveluasi setiap pekan. Pada perpanjangan kali ini, salah satu aturan yang dilonggarkan adalah operasional bioskop yang kini kembali diizinkan dibuka.

"Ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan dalam periode minggu ini, antara lain, pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas 50%," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers secara daring, Senin (13/9/2021).

Luhut Binsar Pandjaitan sekaligus Koordinator Penanganan Covid-19 di Jawa dan Bali mengatakan bioskop bisa dibuka yang berada di kabupaten/kota dengan pelaksanaan PPKM level 3 dan 2.

Keputusan ini tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang PPKM di Wilayah Jawa dan Bali. Seluruh wilayah kabupaten/kota di Jakarta masih berstatus level 3.

Pada Indemndagri No. 42 Tahun 2021, ada enam syarat masuk bioskop yang harus dipenuhi selama perpanjangan PPKM level 3, yakni:

1. Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining kepada pengunjung dan pegawai
2. Kapasitas maksimal 50 persen dan hanya pengunjung dengan kategori hijau dalam PeduliLindungi
3. Pengunjung usia 12 tahun dilarang masuk
4. Dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop
5. Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan
6. Daftar perusahaan yang akan mengikuti uji coba ditentukan oleh Kemenparekraf

Luhut mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi harus dijalankan secara ketat dan hanya pengunjung dengan kategori 'Hijau' dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperbolehkan masuk ke bioskop.

Luhut juga menyampaikan untuk tidak euforia dengan penurunan kasus Covid-19 dan adanya penyesuaian kegiatan masyarakat.

"Ini berpotensi penyebaran kasus impor di daerah-daerah tersebut. Apalagi, penerapan protokol kesehatan masih terjadi pelanggaran," ujarnya.