Ini Aksi Para Bidan untuk Perubahan Iklim: Menggalakkan Praktik Menyusui

Pemerintah dan IBI semestinya menjaga jarak dengan industri untuk menghindari konflik kepentingan.

Langkah ke depan

Indonesia sudah memiliki banyak sekali perangkat peraturan perlindungan menyusui. Terakhir, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 yang memuat ulang cakupan PP 33 Tahun 2012, larangan pemberian diskon, pemasangan iklan, dan larangan promosi susu formula dengan penambahan aktor seperti kader kesehatan, tokoh masyarakat, influencer dan pemberian produk contoh oleh bidan maupun tenaga kesehatan terkait.

Pemerintah tinggal memperkuat pemantauan, evaluasi dan sanksi yang jelas untuk memastikan penegakan aturan baru tersebut. Bebagai negara juga telah melakukan hal ini, termasuk menyediakan aplikasi greenfeeding agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi seputar program menyusui.

Dari segi pendidikan, Indonesia perlu membekali bidan keterampilan yang mumpuni terkait pendampingan, edukasi dan advokasi menyusui. Contohnya adalah perumusan mata kuliah khusus yang berfokus pada menyusui-diperkuat dengan sertifikasi konselor menyusui dari lembaga independen bagi lulusan kebidanan.
Halaman Selanjutnya....