Inflasi Pangan Gerus Daya Beli

JAKARTA - Harga pangan yang terus bergejolak dalam beberapa waktu terakhir menggerus daya beli masyarakat sehingga kondisi itu bakal menjadi tantangan pada awal 2024. Karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah strategis agar pertumbuhan bisa terkendali.

Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Teuku Riefky, mengatakan tekanan yang terus meningkat terhadap harga pangan akibat El Nino berpotensi memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. "Walaupun pemerintah Indonesia sudah berhasil menjaga harga beras melalui kebijakan impor, respons kebijakan lebih lanjut masih diperlukan seiring dengan dampak El Nino yang menyebar ke berbagai komoditas lainnya," papar Riefky kepada Koran Jakarta, Rabu (3/1).

Menuturnya, kodisi tersebut menjadi tantangan dalam pengelolaan inflasi. Pasalnya, dampak El Nino diperkirakan masih akan berlanjut hingga awal 2024.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan ke depan, pemerintah akan terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi.

"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran," papar Menko.

Peredam Kejut

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah menjalani complete journey setelah periode pandemi dengan baik sehingga ekonomi kembali pulih. Dia menjelaskan kinerja APBN 2023 yang terjaga kuat dan sehat menjadi modal positif untuk mengawali tahun ini. Peran APBN sebagai shock absorber atau peredam kejut akan terus dioptimalkan dalam menghadapi tantangan di masa depan dan mendukung transformasi ekonomi, serta instrumen mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Pandeminya sudah kita selesaikan dan atasi dengan baik, ekonominya sudah kita pulihkan, masyarakatnya kita perkuat lagi, dan APBN-nya juga kuat. Ini yang menjadi modal bagi kita untuk memasuki tahun 2024 dan seterusnya karena setiap tahun itu pasti ada shock," ungkapnya.

Untuk menjaga daya beli masyarakat, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/ NFA), Arief Prasetyo Adi, menuturkan bantuan pangan beras tahun ini secara serentak sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia sejak 2 Januari. Dia mengatakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merupakan database penerima bantuan yang digunakan pada bantuan pangan tahun ini.

"Kemarin sudah kita mulai bantuan pangan beras. Hari ini di Purwokerto, nanti siang ada di Tegal. Tentunya ini serempak di seluruh Indonesia. Ini kita sasar sekitar 22 juta KPM, datanya dari Kemenko PMK," paparnya melalui keterangannya dari Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (3/1).

Arief menambahkan data P3KE sudah diverifikasi oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan juga KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), sehingga data ini tentunya dianggap yang paling akurat.

"Apabila ada masyarakat yang belum termasuk dalam data ini, bisa diusulkan lewat RT/RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga). Kemudian nanti diverifikasi sehingga di bulan berikutnya bisa kita mutakhirkan datanya," pungkasnya.