Inflasi Ibu Kota 0,09 Persen

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi DKI Jakarta, Januari 2023 sebesar 0,09 persen secara bulanan (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 0,55 persen (mtm) yang dipicu penurunan harga BBM. Penurunan harga BBM jenis bensin dan solar, menurut BPS, Rabu (8/2), berpengaruh besar deflasi kelompok transportasi. Ini membuat menahan laju inflasi awal 2023.

Kelompok transportasi, tercatat mengalami deflasi sebesar 1,53 persen mtm Januari dan memberikan andil -0,19 persen terhadap inflasi Jakarta. Secara tahunan, inflasi Jakarta Januari 2023 tercatat sebesar 3,83 persen (year on year/yoy). Ini lebih rendah dari inflasi nasional secara tahunan sebesar 5,28 persen dan provinsi lainnya di Jawa.

Inflasi itu sendiri terutama bersumber dari kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau, juga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau Januari mengalami inflasi 0,94 persen mtm sehingga memberikan andil 0,21 persen terhadap inflasi Jakarta.

Inflasi kelompok tersebut terutama bersumber dari kenaikan harga beras, bayam, cabai rawit, dan bawang merah. Ini dipicu penurunan produksi dan pasokan karena kondisi belum memasuki musim panen. Tekanan inflasi juga didorong kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,47 persen secara mtm dengan andil sebesar 0,03 persen terhadap inflasi Jakarta. Inflasi kelompok tersebut disebabkan kenaikan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar, menjelaskan bahwa laju inflasi Jakarta yang rendah tersebut tidak terlepas dari hasil koordinasi dan langkah-langkah yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jakarta. Ini termasuk dalam rangka implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Selama Januari, TPID telah melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi seperti memperkuat kolaborasi lewat inspeksi ke Pasar Induk Cipinang, Rakornas TPID se-Indonesia bersama presiden tanggal 17 Januari. Kemudian koordinasi,monitoring, dan evaluasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog Divre Jakarta dan Banten.

Juga koordinasi PT Food Station Tjipinang Jaya dengan pedagang beras pasar induk Cipinang dalam rangka menjaga stabilitas harga Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Tentu saja pelaksanaan pasar murah di 44 titik.