Inflasi 2021 Terkendali Rendah meski Global Naik

» Inflasi rendah dan stabil prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

» Inflasi rendah pada 2021 dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat.

JAKARTA - Laju inflasi Indonesia tahun 2021 tetap terkendali rendah dan stabil meskipun di tengah peningkatan inflasi global. Realisasi inflasi 2021 tercatat sebesar 1,87 persen (yoy) atau naik dari realisasi tahun 2020 sebesar 1,68 persen (yoy) serta berada di bawah kisaran target sebesar 3±1 persen (yoy).

"Didukung oleh inflasi volatile food (VF) yang masih terjaga di tengah peningkatan inflasi administered prices (AP) dan masih terbatasnya inflasi inti," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/1).

Inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan dengan beberapa negara yang terus mengalami peningkatan inflasi akibat supply-demand imbalance dan krisis energi, misalnya Singapura sebesar 3,8 persen (yoy), Euro Area sebesar 4,9 persen (yoy), dan Amerika Serikat sebesar 6,8 persen (yoy) pada November 2021.

"Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Airlangga.

Secara bulanan, inflasi Desember 2021 meningkat sesuai dengan tren musiman dengan realisasi sebesar 0,57 persen (mtm), yang dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi dan merupakan angka tertinggi sepanjang tahun 2021.

Komoditas yang cukup berperan penting menyumbang inflasi adalah minyak goreng dengan total andil sepanjang 2021 sebanyak 0,31 persen. Semenjak Juli 2020, minyak goreng telah menunjukkan kenaikan harga sebesar 46,32 persen.

"Kenaikan harga CPO saat ini memang berdampak terhadap konsumen yaitu kenaikan harga minyak goreng sebagai salah satu turunannya. Namun, di sisi lain juga memberikan insentif kepada kesejahteraan petani yang terlihat dari kenaikan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)," jelas Airlangga.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo, meminta Menteri Perdagangan M Lutfi untuk menjaga harga minyak goreng di dalam negeri tetap stabil. "Soal minyak goreng, karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri," kata Joko Widodo dikutip dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden, belum lama ini.

Jokowi mengingatkan bahwa prioritas pemerintah adalah kebutuhan rakyat, termasuk halnya minyak goreng. Untuk itu, menurut dia, harga minyak goreng harus bisa mudah dijangkau oleh masyarakat.

Dia juga meminta Menteri Perdangangan untuk melakukan operasi harga di pasar. "Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Harga minyak harus tetap terjangkau. Jika perlu Menteri Perdagangan bisa melukan operasi pasar agar harga tetap terkendali," kata Jokowi.

Menekan Inflasi

Sementara itu, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono mengungkapkan, inflasi yang rendah pada 2021 tersebut dipengaruhi oleh permintaan domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi Covid-19.

Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, meminta pemerintah untuk menekan inflasi barang bergejolak. Tujuannya agar tahun ini inflasi lebih terkendali. Pemerintah perlu belajar dari inflasi Desember tahun lalu. Karena lemahnya pengendalian maka inflasi Desember tertinggi sepanjang tahun 2021.

"Inflasi ini yang sebenarnya mengikis daya beli. Harga minyak goreng, telur ayam, hingga cabai yang kompak meningkat di saat bersamaan mengikis daya beli masyarakat. Jadi, seharusnya pemerintah dapat menahan inflasi barang bergejolak, namun di satu sisi mengerek inflasi inti dengan perbaikan ekonomi," tegas Huda.

Ekonom STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan inflasi di Indonesia di tahun 2022 masih akan mirip dengan 2021, yakni lebih disebabkan inflasi dari sisi penawaran dibanding dari sisi pemulihan permintaan.

Dia mencontohkan naiknya harga crude palm oil (CPO) di pasar internasional, kenaikan harga bahan makanan, seperti cabai, minyak goreng, telur, bawang putih, kedelai, gas LPG, energi, tarif listrik, wacana penghapusan premium dan pertalite, serta penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen, maupun cukai rokok.

Maka, menurut Aditya, yang bisa dikerjakan pemerintah untuk menekan laju inflasi tahun ini yang paling utama adalah kebijakan fiskal yang tidak membebani sisi permintaan terlalu tinggi, terutama di tarif pajak agar terjadi keseimbangan. "Selain itu, ya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi," jelasnya.