Industri Pelayaran Kian Terombang-ambing

JAKARTA - Pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum terlalu cemerlang tahun ini karena menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kebijakan fiskal dan biaya kepelabuhan. Karenanya, pelaku usaha pelayaran meminta pemerintah memberikan sejumah kemudahan.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengungkapkan pelayaran nasional masih dibebani sejumlah pajak, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) atas pembelian BBM pelayaran dalam negeri.

"Pada dasarnya pelayaran nasional hanya membutuhkan equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain memberlakukan kebijakan kepada industri pelayaran mereka. Jika kebijakan sudah mengarah pada perlakuan setara ini, kami optimistis pelayaran akan kian berdaya saing dan mampu mencatatkan kinerja positif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional," kata Carmelita di Jakarta, Senin (7/1).

Dia menegaskan pelayaran selama ini menjadi motor penggerak bagi industri lainnya, seperti galangan, industri komponen kapal, asuransi dan pendidikan sumber daya manusia (SDM). Jika pelayaran tumbuh, maka industri terkait lainnya akan ikut berkembang.

Biaya kepelabuhan, lanjut Carmelita, saat ini juga turut membebani industri karena mendorong pembengkakan operasional mereka. Selain itu, pendataan jumlah, ukuran dan jenis kapal yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah mempersempit ruang gerak pelaku industri pelayaran.
Halaman Selanjutnya....