Industri Film Butuh Koperasi

Sementara itu, Pengamat Koperasi, Suroto, melihat ada keinginan dari banyak komunitas film di Indonesia untuk memilih koperasi sebagai payung hukum seluruh kegiatannya. "Mereka ingin membangun kemandirian dan kedaulatan di bidang industri film di Indonesia," tegas dia seraya mencontohkan koperasi film yang sukses di Inggris dan Korea Selatan.

Amrul Hakim dari Indonesian Film Cooperative, kata Suroto, pernah mengungkapkan bahwa demokrasi ekonomi dalam industri film di Indonesia belum terwujud. Para sineas masih kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk karya-karya film mereka. Kesejahteraan para sineas dan kru film di Indonesia juga masih timpang.

"Untuk itu, Indonesian Film Cooperative hadir sebagai platform bersama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para sineas dan kru film," papar Suroto.

Dengan prinsip koperasi, lanjut Suroto, para sineas dan kru film yang bergerak di sektor hulu (on farm) akan menciptakan layanan film (film services) seperti bioskop, festival dan promosi, serta marketing di sektor hilir (on farm) yang dimiliki bersama, dikelola bersama dan diawasi bersama-sama secara kolektif.

Direktur Program Alkatara, Vivian Idris, menegaskan kerja sama dengan Kemenkop dan UKM menjadi sangat krusial karena terkait badan hukum dan pengurusan hak cipta (Haki). "Bagi kami, badan hukum koperasi itu ruhnya Indonesia karena merupakan kerja tim dan gotong royong. Tugas Alkatara adalah fokus menumbuhkan bisnis perfilman di Indonesia," kata Vivian. ang/E-3