Industri Film Butuh Koperasi

JAKARTA - Badan hukum koperasi dinilai merupakan bentuk yang tepat bagi industri kreatif termasuk perfilman di Indonesia, untuk masa kini dan mendatang. Sebab, koperasi merupakan sebuah institusi bisnis berbasis kerja sama.

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid, mengatakan ide dan kreasi di industri film nasional memiliki potensi yang luar biasa besarnya. Tapi, banyak dari ide dan kreasi itu yang tidak bisa terwujud menjadi sebuah program.

"Masalah industri dan insan film nasional adalah di sisi produksi dan eksibisi. Bayangkan, di Indonesia jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa hanya memiliki 1.400 layar bioskop. Bandingkan denga Korea Selatan yang sudah memiliki 10 ribu layar bioskop," ungkap Hilmar dalam diskusi bertema Industri Film Butuh Koperasi, di Jakarta, Rabu (28/11).

Ia menyebutkan, film pendek dan dokumenter yang dihasilkan jumlahnya seperti lautan (sangat banyak). Tapi, tidak pernah bisa masuk ke bioskop karena keterbatasan distribusi dan eksibisi. "Kalau pihak swasta buka bioskop di kabupaten, apa untungnya? Tapi, kalau koperasi yang bikin itu solusi yang sangat tepat. Bagi saya, koperasi sangat tepat sebagai wadah bagi ekonomi kreatif dan pengembangan kebudayaan di Indonesia," tegas dia.

Hilmar mengatakan, koperasi itu basisnya kebersamaan dan memiliki kaidah keberlanjutan secara ekonomi. "Oleh karena itu, saya mendukung penuh industri film nasional berada dalam wadah koperasi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Meliadi Sembiring menegaskan seluruh pihak termasuk insan perfileman di Indonesia harus sepakat dan satu persepsi bahwa industri film butuh wadah koperasi untuk menjalankan seluruh kegiatannya. Dari mulai ide, kreasi, produksi, hingga eksibisi (tayang film).

"Karena, koperasi itu merupakan kumpulan orang-orang dengan persepsi, visi, dan misi yang sama. Saya yakin syarat itu bisa terpenuhi karena dalam satu insan dan profesi yang sama," ungkap Meliadi.

Asisten Deputi Kewirausahaan Kemenkop dan UKM, Budi Mustopo, mengungkapkan, pihaknya memiliki program pelatihan yang bisa diakomodir kalangan industri perfilman di Indonesia. "Kita membuka diri untuk kerja sama dengan kalangan komunitas film di seluruh Indonesia. Karena, karya film pendek itu sarana tepat promosi potensi yang ada di daerah di seluruh Indonesia," katanya.

Bangun Kemandirian

Sementara itu, Pengamat Koperasi, Suroto, melihat ada keinginan dari banyak komunitas film di Indonesia untuk memilih koperasi sebagai payung hukum seluruh kegiatannya. "Mereka ingin membangun kemandirian dan kedaulatan di bidang industri film di Indonesia," tegas dia seraya mencontohkan koperasi film yang sukses di Inggris dan Korea Selatan.

Amrul Hakim dari Indonesian Film Cooperative, kata Suroto, pernah mengungkapkan bahwa demokrasi ekonomi dalam industri film di Indonesia belum terwujud. Para sineas masih kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk karya-karya film mereka. Kesejahteraan para sineas dan kru film di Indonesia juga masih timpang.

"Untuk itu, Indonesian Film Cooperative hadir sebagai platform bersama untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para sineas dan kru film," papar Suroto.

Dengan prinsip koperasi, lanjut Suroto, para sineas dan kru film yang bergerak di sektor hulu (on farm) akan menciptakan layanan film (film services) seperti bioskop, festival dan promosi, serta marketing di sektor hilir (on farm) yang dimiliki bersama, dikelola bersama dan diawasi bersama-sama secara kolektif.

Direktur Program Alkatara, Vivian Idris, menegaskan kerja sama dengan Kemenkop dan UKM menjadi sangat krusial karena terkait badan hukum dan pengurusan hak cipta (Haki). "Bagi kami, badan hukum koperasi itu ruhnya Indonesia karena merupakan kerja tim dan gotong royong. Tugas Alkatara adalah fokus menumbuhkan bisnis perfilman di Indonesia," kata Vivian. ang/E-3