Industri Diminta Segera Manfaatkan Insentif Pajak

JAKARTA - Pihak industri diminta segera memanfaatkan super deductible tax atau insentif pajak untuk industri pro vokasi dengan ikut serta dalam program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan insentif ini, pajak industri akan dikurangi dua kali lipat dari biaya yang dikeluarkan untuk membantu revitalisasi SMK.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, saat kunjungan ke SMKN 1 Jakarta, Jakarta, Senin (29/7).

Ia menjelaskan aturan insentif pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 45/2019 tentang Perubahan PP No 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

Insentif superdeduction untuk kegiatan vokasi merupakan fasilitas Pajak Penghasilan dalam bentuk pengurangan penghasilan bruto sebanyak paling tinggi 200 persen dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi.

Sasarannya adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan vokasi, yaitu kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis kompetensi tertentu.

"Untuk itu saya minta agar SMK proaktif dengan mitranya masing-masing untuk mendorong agar memanfaatkan peluang ini," tambahnya.

Ia berharap semakin banyak SMK yang ikut dalam program revitalisasi SMK. Tidak hanya didanai oleh pemerintah namun juga swasta. Untuk program revitalasi SMK, Kemendikbud menganggarkan dana sebesar tujuh miliar hingga 15 miliar rupiah untuk satu sekolah.

Untuk masing-masing sekolah, jelasnya membutuhkan dana yang berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian yang ada di SMK itu. Dia memberi contoh untuk SMKN 1 Jakarta itu termasuk kategori "kelas berat", yang mana membutuhkan alat berat seperti mesin bubut dan lainnya. "Tapi kalau keahliannya keterampilan lunak atau softskill, maka biayanya kemungkinan tidak terlalu besar," ujarnya.ruf/E-3