Indonesia Tak akan Dukung Junta Myanmar

Terkait krisis di Myanmar, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa Indonesia sejauh ini tetap konsisten untuk tidak mendukung pemerintahan junta di Myanmar. Isu Myanmar sendiri merupakan salah satu fokus dalam KTT Asean.

Pekan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, mengatakan bahwa Indonesia sejauh ini tetap konsisten tidak mendukung pemerintahan junta di Myanmar. "Sebagai negara demokratis, Indonesia tidak dapat menerima dan tidak akan mendukung pemerintahan yang muncul tanpa melalui proses yang legal, apalagi melalui proses kudeta," ungkap Faizasyah.

Krisis politik dan aksi kekerasan masih terus menyelimuti Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari 2021 lalu. Berbagai upaya Asean untuk turut menyelesaikan persoalan di Myanmar, termasuk dengan mengeluarkan lima poin konsensus pada April 2021, seakan jalan ditempat.

Junta militer Myanmar tidak merespons secara baik konsensus lima poin yang dihasilkan para pemimpin Asean, yang mencakup: dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antara berbagai pihak, pemberian bantuan kemanusiaan, dan pengiriman delegasi Asean ke Myanmar.

Banyak pihak berharap Indonesia, yang akan mengambil alih kepemimpinan Asean pada 2023 mendatang, dapat melakukan terobosan terkait penyelesaian persoalan krisis di Myanmar ini.
Halaman Selanjutnya....