![Indonesia Sudah Lama Punya Pengadilan HAM, Bagaimana Kabarnya?](https://koran-jakarta.com/images/article/indonesia-sudah-lama-punya-pengadilan-ham-bagaimana-kabarnya-230724103730.jpg)
Indonesia Sudah Lama Punya Pengadilan HAM, Bagaimana Kabarnya?
![Indonesia Sudah Lama Punya Pengadilan HAM, Bagaimana Kabarnya?](https://koran-jakarta.com/images/article/indonesia-sudah-lama-punya-pengadilan-ham-bagaimana-kabarnya-230724103730.jpg)
Presiden Joko Widodo (kiri) meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong, Pidie, Provinsi Aceh, Selasa (27/6/2023).
Putusan bebas ini membuat publik pesimis bahwa eksistensi Pengadilan HAM akan membawa kemajuan bagi penegakkan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM. Sebaliknya, kasus ini justru menegaskan impunitas aparat keamanan terhadap institusi peradilan.
Sementara itu, peristiwa Paniai terjadi pada Desember 2014. Saat itu, warga sipil sedang melakukan aksi protes terkait pengeroyokan oleh aparat TNI terhadap sekelompok pemuda di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, Paniai. Namun, pasukan militer malah menembaki warga sipil di sana. Empat pelajar tewas di tempat, satu tewas setelah sempat dirawat di rumah sakit, dan belasan orang lainnya luka-luka.
Pada 2022, majelis hakim Pengadilan HAM di Makassar memvonis bebas terdakwa tunggal yang seorang pensiunan TNI. Putusan ini dikecam banyak kelompok masyarakat sipil. Proses persidangan dianggap tidak berkualitas, penuh kejanggalan, dan seakan memang sejak awal dimaksudkan untuk gagal (intended to fail).
Carut marut konsep sejak pembentukannya
Patut dicurigai lemahnya taring lembaga Pengadilan HAM sudah "terdesain" sejak pertama dibentuk. Dengan kentalnya pelibatan TNI dan Polri dalam perumusannya, UU Pengadilan HAM justru berpotensi memberikan impunitas hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat, khususnya yang dilakukan oleh kedua lembaga negara tersebut.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : -
Komentar
()Muat lainnya