Indonesia Kekurangan Insinyur Andal

Di saat pemerintah memacu peran industri nasional melalui implementasi Revolusi Industri 4.0, jumlah insinyur di Tanah Air justru masih minim dan bahkan diprediksi berkurang dalam kurun lima atau 10 tahun
ke depan.

Jakarta akarta akartaakarta - RI masih kekurangan insinyur bersertifikat sehingga dikhawatirkan bisa mengganggu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, dibutuhkan akselerasi peran industri nasional yang kuat akan inovasi sebagai pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hermanto Dardak, menegaskan PII akan melahirkan 14 ribu insinyur bersertifikat pada Desember mendatang. Kehadirkan insinyur bersertifikat sangat bermanfaat dalam mendorong nilai tambah industri nasional. "Minimnya jumlah insinyur bersertifikat membuat RI selama ini kalah bersaing dengan negara lain," tegasnya di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Dardak berharap agar target 14 ribu insinyur muda tersebut bisa terealisasi dalam acara Kongres XXI di Padang, Sumatera Barat, pada Desember mendatang. Dijelaskannya, jumlah insinyur RI terus bertambah. Saat ini, jumlah sarjana teknik yang berpotensi jadi insinyur mencapai 900 ribu orang.

Secara teknisnya, PII akan meresgistrasi insinyur di Indonesia. Pendataan itu untuk memudahkan pengawasan insinyur yang ada sekaligus menganitisipasi potensi kecelakaan oleh kerja insinyur yang tak profesional.

Seperti diketahui, rasio insinyur RI masih jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan dan sejumah negara tetangga, termasuk Malaysia dan Vietnam. Data terbaru menunjukkan jumlah insinyur di Indonesia saat ini sekitar 2.671 orang per satu juta penduduk. Sebagai perbandingan, di Korsel, jumlah insinyur menyentuh 25.309 per satu juta penduduk.

Di sisi lain, RI juga terancam kehilangan 650 ribu insinyur dalam 10 tahun ke depan dan 280 dalam lima tahun ke depan. Bahkan, saat ini, jumlah mahasiswa yang bekerja di sektor keinsinyuran juga menyusut.

Ketua Panitia Penyelenggara Kongres XXI di Padang, Made Dana Tangkas, menyebutkan pemerintah gencar mencanangkan kebijakan mendorong industri nasional dan menargetkan sektor industri dalam negeri untuk mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan laju perekonomian.

Terkait kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan dengan pertumbuhan di kisaran lima persen, dibutuhkan akselerasi peran kuat inovasi industri nasional sebagai pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Wajib Bersertifikat

Secara terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali mengadakan program sertifikasi tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi. Program ini diadakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap aspek K3 pada proyek konstruksi. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi K3 konstruksi dalam organisasi badan usaha milik negara (BUMN), termasuk di level direksi dan manajemen.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya keselamatan konstruksi dalam membangun dan menjaga kredibilitas baik sebagai seorang engineer, pelaksana maupun penyedia jasa. "Kami terus meningkatkan kedisiplinan masyarakat jasa konstruksi melaksanakan ketentuan K3 Konstruksi," kata Basuki.

Terdapat enam komitmen yang disepakati untuk melaksanakan konstruksi berkeselamatan dan demi terciptanya zero accident. ers/E-10