Pemerintah Perlu Antisipasi Risiko Global terhadap UMKM

JAKARTA - Pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi efek gejolak global bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya, prospek ketidakpastian global dikhawatirkan dapat mengganggu kinerja UMKM yang selama ini berkontribusi besar bagi perekonomian nasional.

"Pasalnya, kondisi global saat ini sangat tidak menguntungkan bagi sektor usaha kecil ini. Misalnya, kondisi geopolitik dunia, konflik Palestina dan Israel, dan Ppemilu serentak 2024. Kondisi ini berdampak negatif terhadap UMKM Indonesia, terutama UMKM yang sebagian besar bahan bakunya impor," kata Pendiri sekaligus Ketua Yayasan SHW (Syariah Hardjuno Wiwoho) Center, Hardjuno Wiwoho, di Jakarta, Rabu (20/12).

Di samping itu, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga bahan baku impor, dan meningkatnya ketidakpastian di pasar turut mengerek biaya produksi dan berpengaruh pada pelemahan daya saing, sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi UMKM. Dalam konteks tersebut, Hardjuno menyarankan penguatan kerja sama lintas sektor untuk mendukung UMKM.

Sejumlah upaya yang dapat dilakukan di antaranya pemberian subsidi untuk bahan baku impor, fasilitas pelatihan untuk meningkatkan efisiensi produksi, dan dukungan untuk pengembangan produk inovatif. Sebab, lanjut dia, persoalan utama yang kerap menyelimuti UMKM umumnya adalah kendala akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) lantaran mereka dianggap tidak feasible (layak) dan unbankable (tidak memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan pinjaman).

Padahal, pelaku UMKM merupakan tulang punggung roda perekonomian di Indonesia. Adapun dari sisi UMKM, Hardjuno mendorong kelompok pelaku usaha tersebut untuk melakukan berbagai hal yang dapat menekan efek gejolak global, misalnya menggunakan bahan baku lokal, meningkatkan efisiensi produksi, dan mengembangkan produk yang inovatif.
Halaman Selanjutnya....