Indonesia Dukung Pasar Kredit Karbon dalam Diskusi APEC

JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Indonesia berkomitmen mendukung pertumbuhan pasar kredit karbon di Asia-Pasifik dalam Dialog Pemimpin APEC dengan Dewan Penasihat Bisnis APEC (ABAC).

"Kami memandang pasar kredit karbon yang saling terhubung di kawasan Asia-Pasifik merupakan hal yang penting dalam mendukung menuju transisi energi bersih dan berkeadilan. Hal itu tidak hanya bermanfaat bagi kawasan, tetapi juga Indonesia," kata Budi mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam dialog tersebut, seperti dalam keterangan di Jakarta, Senin (18/11).

Forum dialog membahas rekomendasi ABAC, seperti Innovative Funding Instrument melalui Currency Basket Indexed-Bonds, Interoperable Carbon Credit Markets, dan Trade Digitalization Digital Infrastructure.

Diskusi juga menyoroti potensi Indonesia untuk mengembangkan bursa perdagangan karbon dan kredit karbon yang saling terhubung (interoperable) di tingkat regional.

Terkait gagasan pembiayaan inovatif, Mendag mengatakan perlu adanya elaborasi terkait usulan ini agar juga dapat dimanfaatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selanjutnya, merujuk pernyataan Special Envoy for Energy and the Environment untuk COP29, jumlah kredit karbon Indonesia mencapai 577 juta ton karbon. Oleh karena itu, perlu optimalisasi dan interoperabilitas bursa perdagangan karbon untuk mendatangkan manfaat besar bagi Indonesia.

Pada forum tersebut, para perwakilan dunia usaha juga menyampaikan, Indonesia merupakan negara yang sangat potensial dan menarik bagi investor.

Di dalam negeri, Indonesia sangat fokus dengan target pengurangan emisi sebesar 31,89 persen secara domestik dan 43,2 persen melalui kolaborasi internasional. Di sektor kehutanan, Indonesia berhasil mengurangi tingkat kebakaran hutan hingga 82 persen.

Deforestasi hutan di Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia juga merestorasi ekosistem hutan mangrove yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon.

Salah satu bukti komitmen Indonesia dalam perdagangan karbon terefleksikan dalam kebijakan nasional, yaitu melalui pembentukan Badan Karbon Nasional.

Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi pada sektor publik dan swasta dalam penanggulangan dampak perubahan iklim.

Budi menjelaskan Pemerintah Indonesia telah meluncurkan bursa karbon pada 26 September

2023. Bursa karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia bergerak progresif memulai kebijakan pasar karbon dari dalam negeri. Ke depannya, diharapkan dapat mendukung pasar kredit karbon yang terhubung dengan ekonomi-ekonomi APEC.

Terkait perdagangan digital, Budi menyampaikan, diskusi pada forum tersebut menekankan pentingnya paperless trade.

Dalam hal ini, Indonesia akan terus melakukan digitalisasi termasuk dalam hal fasilitasi perdagangan dan pengembangan infrastruktur digital.

Hal itu penting dilakukan guna mengatasi kesenjangan digital masyarakat, pengembangan perdagangan secara elektronik (niaga-el), dan membangun ekosistem layanan keuangan digital. Apalagi di era saat ini, niaga-el dan keuangan digital sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Keseriusan Indonesia membangun infrastruktur perdagangan digital diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, agile, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal terhadap keamanan dan privasi data masyarakat," ucapnya.