Indonesia Dapat Kompensasi Rp326 Miliar atas Pengurangan Emisi dari Bank Dunia

BALIKPAPAN - Pembayaran Bank Dunia sebesar 20,9 juta dolar AS (Rp326 miliar) kepada Indonesia sebagai kompensasi atas pengurangan emisi gas rumah kaca mencatatkan Indonesia sebagai negara pertama penerima pembayaran dari Program Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (FCPF-CF).

Catatan itu masuksebagai negara pertama untuk kawasan Indo Pasifik bagiantimur.

"Ini merupakanpenandapenting dan merupakan wujud pengakuan internasional atas usaha pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra swasta, akademisi, masyarakat dan komunitas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanthi dalam rilis yang dibagikan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Jumat (18/11).

YKANadalah penggerak dan pelaksana program karbon hutan tersebut.

Program FCPF-CF ini dilaksanakan di 47 negara di seluruh dunia.

"FCPF adalah salah satu contoh bahwa kita semua dapat bekerja bersama sebagai sebuah bangsa dalam menekan emisi gas rumah kaca," tambahnya.

Menurutnya Dhewanthi, program REDD+ (reducing emission from deforestation and forest degradation)dan mekanisme pembayaran berbasis kinerja ini terbukti dapat dilaksanakan dan bisa menjadi andalan pencegahan atas ancaman perubahan iklim, terutama di lahan hutan yang dimasukkan Area Penggunaan Lain (APL)

Pada 2015, Kalimantan Timur terpilih sebagai provinsi utama untuk melaksanakan Program REDD+ di Indonesia, yang merupakan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, melalui mekanisme FCPFCF. Telah disadari sejak awal, bahwa pengurangan emisi skala besar hanya akan tercapai dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

FCPF-CF ini membuktikan bahwa nilai ekonomi karbon ternyata bisa membantu program penurunan emisi.

Menurut Profesor Daddy Ruhiyat, Ketua Harian Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur, ada empat hal yang paling berkontribusi terhadap kesuksesan pengurangan emisi di Kaltim. Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung kegiatan mitigasi. Kedua, integrasi program FCPF ke dalam program pembangunan. Ketiga, pelibatan seluruh pemangku kepentingan dari tahap perencanaan hingga implementasi. Keempat, pengarusutamaan strategi penurunan emisi secara berkesinambungan.

Dia menyatakan implementasi FCPF- CF merupakan hal baru, di mana belum ada rujukan sama sekali, baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Halaman Selanjutnya....