Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Potensi Perekonomian

Indonesia Butuh Reformasi Sosial-Ekonomi

Foto : ANTARA/Sigid Kurniawan

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro

A   A   A   Pengaturan Font

Bandung - Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045, pemerintah harus mampu mentransformasikan kekuatan sosial ekonominya dari berbasis sumber daya alam (SDADA) menuju ekonomi berbasis sumber daya manusia (SDM).

"Secara struktural transformasi merupakan suatu transisi dari ekonomi produktivitas rendah menjadi ekonomi produktivitas tinggi yang padat keterampilan," kata Bambang di Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Menurutnya, kekuatan yang mendorong transformasi struktural ini adalah terjadinya perubahan produktivitas pada sektor modern yang umumnya didominasi oleh industri dan jasa.

"Saat ini kita masih dihadapkan pada masalah produktivitas. Salah satu dari sekian banyak persoalan produktivitas adalah pertumbuhan produktivitas sektoral yang cenderung menurun karena high cost dan beberapa isu sektoral yang seringkali menjadi permasalahan," katanya.

Pada akhirnya persoalan produktivitas belum optimal dan efisien, sehingga memerlukan strategi yang lebih progresif dalam meningkatkan produktivitas perekonomian dan mendorong pekerja untuk lebih produktif, katanya. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator yang mampu melakukan harmonisasi kebijakan, sinkronisasi kebijakan serta sinergi kolaborasi dan implementasi.

Peningkatan produktivitas secara umum dapat dilakukan salah satunya melalui pergeseran sektor informal menuju sektor formal. "Pada era digital seperti ini sektor informal cenderung mengalami peningkatan sehingga penataan pada sektor ini memerlukan perhatian khusus," kata Bambang Brodjonegoro.

Kendala UMKM

Perhatian utama adalah bagaimana mendorong sektor informal menjadi sektor formal dan berubahnya status ini diperlukan untuk menjamin efisiensi industri dan peningkatan produktivitas.

Dia juga menyinggung UMKM yang berdiri sendiri akan sulit mencapai skala ekonomi karena tingginya biaya yang dihadapi. "Oleh karena itu diperlukan harmonisasi sektor formal dan informal. Harmonisasi yang dimaksud dapat mencakup kesinambungan sektor industri formal dan informal melalui kolaborasi antar sektor dalam berbagai hal," katanya.

Menurut dia, kolaborasi ini penting untuk meningkatlan daya saing mereka di pasar karena akan menekan biaya produksi. Contoh lain harmonisasi sektor formal dan informal di era digital saat ini adalah lahirnya market place berbasis online yang merupakan sektor usaha formal.

Ant/E-10


Redaktur : Muchamad Ismail
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top