India-Pakistan Diminta Menahan Diri

Sekjen PBB meminta India dan Pakistan menahan diri terkait pencabutan otonomi di Kashmir, karena memanasnya situasi bisa memperburuk konflik di wilayah sengketa itu.

NEW YORK - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Kamis (8/8) menyerukan India dan Pakistan untuk menahan diri dari mengambil langkah-langkah yang dapat mempengaruhi status Jammu dan Kashmir.

Seruan Sekjen Guterres itu disampaikan setelah pemerintah India secara tak terduga mencabut otonomi dan memberlakukan pengamanan yang amat ketat di wilayah sengketa Kashmir pada awal pekan ini.

"Sekretaris Jenderal PBB telah mengikuti situasi di Jammu dan Kashmir dengan keprihatinan dan mengajukan permohonan untuk menahan diri secara maksimal," kata juru bicara Sekjen Guterres. "Sekretaris Jenderal juga prihatin atas laporan pembatasan Kashmir di sisi India, yang dapat memperburuk situasi hak asasi manusia di kawasan itu," imbuh dia.

Akibat pencabutan otonomi dan pengamanan yang amat ketat, koneksi internet dan telepon di Kashmir telah terputus sejak Senin (5/8) lalu dan jam malam diberlakukan karena pihak berwenang khawatir akan ada masalah ketika keputusan pencabutan otonomi diumumkan.

Pencabutan status otonomi yang dijamin secara konstitusional di wilayah mayoritas Muslim itu melalui sebuah dekrit yang dikeluarkan Perdana Menteri Narendra Modi. Parlemen India juga mencabut undang-undang yang membagi negara menjadi dua wilayah.

Wilayah Kashmir juga diklaim oleh Pakistan. Pada Rabu (7/8) lalu, Islamabad mengusir duta besar India dan menghentikan semua perdagangan dengan India sebagai protes atas tindakan tersebut.

Dalam pidatonya, PM Modi menyebut langkah mencabut otonomi di Kashmir sebagai keputusan bersejarah untuk memerangi terorisme dan separatisme. "Saya memiliki keyakinan penuh bahwa kita bisa membebaskan Jammu dan Kashmir dari terorisme dan separatisme di bawah sistem baru ini," kata PM India itu.

Dalam pidatonya, Modi pun menuduh Pakistan telah mengambil keuntungan dari status khusus kawasan itu untuk menimbulkan masalah di sana.

India dan Pakistan membagi dua wilayah Kashmir setelah kemerdekaan mereka pada 1947. Dua negara bertetangga itu telah berperang sebanyak dua kali untuk memperebutkan wilayah di Himalaya itu.

Perketat Keamanan

Sementara itu perkembangan terbaru dari Kashmir dilaporkan bahwa pasukan India kian memperketat keamanan dan bersiaga penuh di wilayah ini pada Jumat (9/8) untuk mencegah terjadinya aksi protes usai pelaksanaan salat Jumat di masjid-masjid.

"Bala bantuan dan 500.000 tentara sudah berada di Kashmir yang memerangi pemberontakan dan menyatakan siaga penuh terhadap potensi masalah usai pelaksanaan salat Jumat," demikian disampaikan kantor berita Press Trust of India yang melaporkan dari Srinagar, mengutip keterangan seorang pejabat keamanan. "Ada kekhawatiran terjadinya protes massa sehingga langkah antisipasi yang diperlukan diambil," imbuh pejabat itu.

Dilaporkan pula setelah 5 hari dilaksanakan pengamanan ketat, pihak polisi India menyatakan bahwa mereka telah mengurangi jam malam agar warga setempat bisa menunaikan ibadah dengan leluasa. Tersiar kabar bahwa pihak berwenang akan menghentikan jam malam pada Minggu (11/8) esok.

"Warga setempat bisa pergi ke masjid di lingkungan mereka dan mereka seharusnya tidak keluar dari wilayah mereka," kata Direktur Jenderal Polisi Kashmir, Dilbag Singh.

Sementara itu penduduk Kashmir melaporkan bahwa Masjid Jama di Srinagar, yang sebelumnya jadi pusat aksi protes separatis, masih ditutup karena pemerintah India berusaha menjaga agar tidak terjadi kerusuhan pasca pencabutan otonomi. ang/AFP/I-1