Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kebebasan Beragama

India Akan Dengarkan Permohonan Suku Rohingya

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

India - Pengadilan tinggi India sepakat untuk menggelar sebuah permohonan perubahan keputusan pemerintah untuk mendeportasi sekitar 40.000 warga suku Rohingya, yang sekarang tinggal di India setelah melarikan diri aksi pembantaian yang terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Menurut Prashant Bhushan, seorang pengacara yang terlibat dalam kasus ini, sebuah petisi sudah dimasukkan atas nama dua laki-laki suku Rohingya, yang sekarang tinggal di Delhi, yaitu Mohammad Salimullah dan Mohammad Shaqir. Keduanya meninggalkan tempat tinggal mereka di Rakhine, Myanmar saat terjadi aksi kekerasan yang menewaskan setidaknya 400 orang dan membuat sekitar 40.000 penduduk suku Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Sebelumnya, pada bulan lalu Perdana Menteri India, Narendra Modi mengatakan pihaknya akan mengeluarkan seluruh pengungsi Rohingya dari negaranya, termasuk mereka yang terdaftar dalam agen PBB khusus pengungsi. Pernyataan Modi ini, dengan cepat mengundang kritik dari organisasi-organisasi sosial dan politisi.

"Mahkamah Agung menyadari adanya urgensi untuk masalah ini. Untuk itu, mereka telah setuju untuk mendengar permohonan dua laki-laki dari suku Rohingya pada Senin (4/9). Kita tidak bisa mengirimkan seseorang ke negara lain untuk menghadapi kematian yang jelas-jelas didepan mata. ini akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap hak-hak yang termaktub dalam artikel 21," kata Bhusan.

Dikatakan pula olehnya, artikle 21 dalam konstitusi India menjelaskan soal perlindungan dan hak kebebasan personal terhadap non-warga negara. Deportasi juga akan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip non-refoulement atau tidak mengirimkan kembali para pengungsi ke tempat mereka menghadapi bahaya.

Terkait rencana pengadilan tinggi India ini, Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri India, K.S Dhatwalia menolak berkomentar. Dia hanya mengatakan Pemerintah India akan hadir dalam persidangan kasus ini.

Mohammad Salimullah merupakan pengaju petisi pertama ke pengadilan tinggi India. Dia tiba di India pada 2002 melalui wilayah timur negara bagian West Bengal, sebuah wilayah perbatasan Bangladesh - Myanmar. Sedangkan Mohammad Shaqir adalah pengaju petisi kedua. Dia datang ke India pada 2011 lalu.

Dalam petisinya, keduanya menjelaskan hidup mereka berada dalam bahaya jika mereka dikirim balik ke Myanmar, dimana pada Jumat pekan lalu (25/8) terjadi bentrokan antara kelompok bersenjata suku Rohingya dengan aparat keamanan Myanmar. Mereka menggunakan tongkat, pisau dan bom rakitan untuk menyerang pos-pos polisi dan sebuah pangkalan Angkatan Darat. uci/rtr/AR-3

Komentar

Komentar
()

Top