Indeks Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial Naik

JAKARTA - Indeks reformasi birokrasi di Komisi Yudisial naik. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), indeks reformasi birokrasi Komisi Yudisial adalah 75,94 atau naik 2,31 dari tahun sebelumnya.

Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo di acara Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pencanangan Zona Integritas Komisi Yudisial, di Jakarta, Senin (8/2).

Menurut Tjahjo, indeks reformasi birokrasi yang diterima oleh Komisi Yudisial berada diatas rata-rata indeks reformasi birokrasi kementerian atau lembaga yangberada pada 72,43.

"Ini menggambarkan telah banyak pembenahan yang terjadi di internal Komisi Yudisial dan sudah banyak kontribusi terhadap pembangunan nasional, khususnya di bidang penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial," katanya.

Namun, kata dia, pelaksanaan reformasi birokrasi menuju dynamic governance di Komisi Yudisial perlu lebih didorong lagi. Ini tentunya memerlukan kelembagaan yang lincah. Kelembagaan yang berkolaborasi dalam membangun tata kelola instansi dan orientasi hasil. Serta yang tidak kalah penting semangat untuk menghadapi dan merangkul perubahan yang terjadi.

"Semakin efektif instansi kita berkolaborasidan beradaptasi dengan perubahan maka semakin teruji instansi kita untuk menghadapi dinamika global yang terjadi secara cepat," ujarnya.

Karenanya, Menteri Tjahjo mengajak semua untuk berusaha mewujudkan instansi yang dinamis. Caranya dengan selalu melakukan thinking ahead, thinking across, dan thinking again.

"Thinking ahead merupakan kemampuan untuk mengidentidikasi, perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi dan pilihan yang tepat," katanya.

Sehingga, kata Tjahjo, dengan itu semua memungkinkan semua elemen instansi dapat mengeksplorasi berbagai kesempatan baru. Dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Sementara, thinking across adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan berkolaborasi dengan pihak lain. Dengan thinking across,ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi internal.

"Dan thinking again menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik," ujarnya.

Terkait dengan pembangunan zona integritas sendiri, menurut Tjahjo, hakikatnya adalah membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokasi secara baik. Sehingga mampu mewujudkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja, dan budaya birokrasi yang melayani publik.

"Komitmen dari pimpinan instansi pemerintah dan seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik semakin meningkat," katanya.

Ditambahkan Tjahjo, walaupun pencanangan zona integritas ini bukan yang pertama, tetapi ia meyakini, bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial akan membawa pengaruh yang besar dalam penguatan reformasi birokrasi. Wibawa Komisi Yudisial diharapkan memberikan doronganberbagai instansi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

"Dengan demikian, bersama Komisi Yudisial kita dapat mengawal apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Maruf Amin. Pencanangan pembangunan zona integritas ini merupakan momentum bersejarah bagi Komisi Yudisial, karena menandai dimulainya masa jabatan keanggotaan baru periode 2021-2025," ujarnya.

Oleh karena itu, ia sebagai Menpan RB menyampaikan selamat. Dan, ia juga berharap para komisioner Komisi Yudisial yang baru lebih sukses dalam melaksanakan tugas.

"Saya yakin kita tidak akan pernah merasa lelah untuk mengabdi kepadabangsa dan negara," katanya. ags/N-3