Impor Beras Untungkan Oligarki

JAKARTA - Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Bulog mengimpor beras menunjukkan ketakberdayaan menghadapi kekuatan oligarki. Peranan Badan Pangan Nasional yang baru dibentuk juga dipandang tak menyelesaikan masalah.

Peneliti Mubyarto Instiute Yogyakarta, Awan Santosa, menegaskan langkah impor 500 ribu ton beras oleh Bulog merupakan kebijakan yang terus-menerus terpaksa untuk mengamankan cadangan pangan karena harga beras yang cenderung meningkat. "Ini bentuk ketidakberdayaan menghadapi oligarki bisnis dan pemburu rente pangan yang menghambat produktivitas dan realisasi kedaulatan pangan," tegas Awan pada Koran Jakarta, Jumat (16/12).

Direktur Celios, Bhima Yudisthira, mengatakan sengkarut data impor beras hanya menguntungkan para importir dan tengkulak di tingkat petani. Bagi importir keputusan impor pangan selalu berdampak pada kenaikan laba. Setiap jelang pemilu, ada isu impor beras karena marjin yang dihasilkan sangat menggiurkan.

Sementara itu, tengkulak akan tekan harga gabah dan beras di tingkat petani karena wacana impor artinya supply beras bertambah. Petani yang terjepit, pupuk semakin mahal, sementara harga gabah bisa berisiko turun.

"Ada kegagalan pada Badan Pangan sehingga kebijakan koordinasi dan pendataan menimbulkan polemik di publik. Idealnya di rakortas (Rapat koordinasi terbatas) sudah selesai soal simpang siur data ini," tandas Bhima.
Halaman Selanjutnya....