Impor Beras Jatuhkan Harga Gabah Petani

Sikap DPR

Anggota Komisi IV DPR RI, Suhardi Duka, mengatakan saat ini neraca komoditas beras masih surplus. Menurutnya, alasan impor beras karena Bulog tidak dapat membeli beras di Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak dapat diterima.

"Setelah hadir Badan Pangan (di) 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor? Sedangkan filosofi pembentukannya lain (yaitu) bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik. Yang selama ini (terjadi) antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Oleh karena itu, hadirlah Badan Pangan Nasional, tapi yang mengecewakan di saat neraca beras kita surplus empat juta ton, Anda melakukan impor," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia dan ID Food di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (3/4).

Kebijakan impor beras ini, menurutnya, juga tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa impor itu didasarkan dengan neraca pangan.

"Kalau neracanya surplus kenapa impor? Aturan dari mana? sekarang ini neraca kita surplus, kecuali garam, bawang ya oke silakan (impor), kedelai silakan (impor). Ya kan memang defisit kita punya neraca. Tapi kalau hanya CBP yang tidak bisa dibeli oleh Bulog saja kita impor karena harga HPP penetapan CBP yang rendah itu menjadi alasan impor, saya tidak terima. Bukan itu yang menjadi aturan Peraturan Presiden Nomor 32. Saya tidak menerima impor 2023 untuk memenuhi CBP di tengah panen raya ini ada," tandas dia.