Impor Barang secara "Online" Meresahkan UMKM

"Penekanan ke kementerian/lembaga hingga pemda sangat penting. Kalau ada hambatan teknis pengadaan barang, sebaiknya segera diselesaikan agar awal tahun UMKM bisa partisipasi ke sistem pengadaan," ungkap lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Selain itu, perlindungan produk UMKM dari serbuan barang impor terutama melalui platform digital dinilai sangat mendesak. Indikasi impor dari Tiongkok meningkat signifikan baik lewat jalur tradisional maupun platform digital, sehingga harus jadi perhatian pemerintah.

"Impor barang via online sudah sangat meresahkan. Makanya, banyak UMKM banting stir jadi reseller atau pedagang, dibanding produsen karena tidak mampu bersaing dari sisi harga," ungkap Bhima.

Sementara itu, Peneliti Ekonomi Indef, Nailul Huda, mendukung penggunaan produk lokal dalam konsumsi domestik karena konsumsi rumah tangga menyumbang 56 persen lebih dari produk domestik bruto (PDB). "Artinya, jika konsumsi rumah tangga lebih banyak produk lokal maka multiplier effect-nya cukup besar untuk industri lokal termasuk UMKM," terang Huda.

Masalahnya, konsumsi produk lokal ini belum kuat dan beberapa produk pengadaan pemerintah masih disuplai dari impor. Sebab itu, penggunaan produk lokal seharusnya dimulai dari konsumsi pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.
Halaman Selanjutnya....