Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik Ditunda

JAKARTA - Komisi II DPR RI bersama-sama dengan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sepakat guna menunda pemberlakuan kebijakan sertifikat tanah elektronik agar dapat dievaluasi secara lebih mendalam.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam rilis di Jakarta, Selasa (23/3), menyatakan, Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/ BPN sepakat menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Sertifikat Elektronik, dan segera melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat.

"Komisi II DPR RI mendesak kepada Kementerian ATR/ BPN untuk melakukan evaluasi dan penyelesaiannya terhadap seluruh Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pengelolaan yang tumpang tindih," ucap Doli.

Evaluasi tersebut, lanjutnya, terutama terkait dengan hak rakyat atas tanah yang tidak sesuai izin dan pemanfaatannya, yang tidak sesuai peruntukannya, serta yang terlantar dan tidak memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Selain itu, ujar dia, dalam rangka mendorong pencegahan, pemberantasan, dan penyelesaian praktik mafia pertanahan dan permasalahan penataan ruang di seluruh Indonesia, Komisi II DPR RI akan membentuk Panitia Kerja HGU, HGB, dan HPL, Panitia Kerja Mafia Pertanahan, dan Panitia Kerja Tata Ruang.
Halaman Selanjutnya....