IMF Desak G20 Tingkatkan Kerja Sama Akhiri Pandemi

» Menyusutnya sumber daya fiskal akan persulit negara miskin untuk meningkatkan vaksinasi dan mendukung ekonomi mereka.

» Untuk proyek yang sifatnya tak mendesak, sebaiknya dialihkan untuk dana pandemi Covid-19.

JAKARTA - Menjelang pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20, Dana Moneter Internasional (IMF), pada Rabu (7/7), kembali menyerukan tindakan segera untuk mengatasi "dua-jalur" pemulihan yang sedang memburuk.

"Dunia menghadapi pemulihan dua jalur yang memburuk, didorong oleh perbedaan dramatis dalam ketersediaan vaksin, tingkat infeksi, dan kemampuan untuk memberikan dukungan kebijakan," tulis Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, dalam sebuah blog yang mencatat bahwa itu adalah "momen kritis" yang membutuhkan tindakan segera oleh G20 dan pembuat kebijakan di seluruh dunia.

Menurut perkiraan IMF, akses yang lebih cepat ke vaksinasi untuk populasi berisiko tinggi, berpotensi menyelamatkan lebih dari setengah juta nyawa dalam enam bulan ke depan saja.

Tingkat vaksinasi yang rendah berarti bahwa negara-negara miskin lebih rentan terhadap virus dan variannya. Di Afrika sub-Sahara, misalnya, kurang dari satu dari seratus orang dewasa yang divaksinasi lengkap, dibandingkan dengan rata-rata lebih dari 30 persen di negara-negara maju.

"Penduduk yang tidak divaksinasi di mana saja meningkatkan risiko munculnya varian yang lebih mematikan, merusak kemajuan di mana-mana dan menimbulkan kerugian lebih lanjut pada ekonomi global," lanjutnya.

Ketua IMF juga mencatat bahwa menyusutnya sumber daya fiskal akan mempersulit negara-negara miskin untuk meningkatkan vaksinasi dan mendukung ekonomi mereka, yang akan membuat jutaan orang tidak terlindungi dan terpapar pada meningkatnya kemiskinan, tunawisma, dan kelaparan.

Untuk mengatasi pemulihan dua jalur yang memburuk ini, ketua IMF mendesak para pembuat kebijakan G20 untuk meningkatkan kerja sama internasional buat mengakhiri pandemi, meningkatkan upaya untuk mengamankan pemulihan, dan meningkatkan dukungan untuk ekonomi yang rentan.

Staf IMF baru-baru ini menguraikan rencana 50 miliar dollar AS yang dapat menghasilkan triliunan dolar yang diperoleh dari peluncuran vaksin yang lebih cepat dan pemulihan yang dipercepat. "Ini akan menjadi investasi publik terbaik dalam hidup kita dan pengubah permainan global," kata Georgieva.

Menurut perkiraan IMF, negara-negara berpenghasilan rendah harus mengeluarkan sekitar 200 miliar dolar AS selama lima tahun hanya untuk memerangi pandemi, dan kemudian 250 miliar dolar AS lagi untuk memiliki ruang fiskal untuk "reformasi transformatif."

Ketua Pusat Kajian Ekonomi Kerakyatan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan seruan IMF tersebut bukan hal yang baru dan saat ini sedang dilakukan pemerintah. Namun dengan berkembangnya varian-varian virus yang baru, pemerintah diharapkan mencari alternatif jenis vaksin yang lebih efektif.

"Sebetulnya apa yang diserukan IMF itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Upaya vaksinasi kita sudah dibiayai negara, dan itu baik sekali. Karena memang sumber krisis ini adalah pandemi Covid-19, maka itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena orang disuruh diam di rumah tentu ada batasnya, akhirnya harus keluar juga. Maka yang diatasi adalah wabahnya atau manusianya yang dikuatkan dengan vaksin," katanya.

Supaya berhasil, ada baiknya pemerintah mencoba alternatif vaksin yang ada, yang sudah terbukti efektivitasnya. Karena kondisi yang berkembang sekarang, mulai banyak yang terpapar dan bergejala meskipun sudah menerima vaksin. Ini diperlukan supaya pemulihan bisa berjalan.

Munawar juga mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah strategis menyiasati menyusutnya sumber daya fiskal. Tujuannya agar bisa meningkatkan angka vaksinasi di Tanah Air. "Pemerintah perlu mengambil langkah strategis menyiasati menyusutnya sumber daya fiskal kita. Tujuannya agar bisa meningkatkan angka vaksinasi kita," katanya.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B. Suhartoko, mengatakan salah satu cara dalam memerangi pandemi Covid adalah ketersediaan vaksin, distribusi vaksin, vaksinator, dan tentu manajemen vaksinasi yang terintegrasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah desa.

Berkaitan dengan itu, mau tidak mau ada penyediaan dana baru atau realokasi penggunaan dana. Untuk proyek yang sifatnya tak mendesak, sebaiknya dialihkan untuk dana pandemi Covid-19.

Dalam hal penyediaan dana untuk mengatasai pandemi, pemerintah sudah mengantisipasinya sejak awal dengan meningkatkan defisit APBN lebih dari 3 persen PDB (produk domestik bruto) yang mempunyai payung hukum.

Artinya, dalam jangka pendek yang perlu diupayakan adalah bagaimana mengupayakan penjualan SUN (surat utang negara) yang bertenor panjang dan bunga bersaing agar tidak terlalu membebani APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) setelah pandemi selesai, karena ruang fiskal menjadi semakin sempit.

Selain menawarkan sejumlah langkah tersebut, Suhartoko juga mengatakan bahwa untuk meningkatkan angka vaksinasi di tengah kondisi fiskal yang menyusut ini juga dengan meningkatkan serapan dana pemerintah daerah (pemda). Menurut dia, harus diakui serapannya tidak sesuai harapan.

Tahun lalu serapannya sangat rendah, pun saat ini masih dikeluhkan Menkeu. "Serapan dana pemda ini perlu ditingkatkan dan diawasi efektivitasnya," tegasnya

"Refocusing" Anggaran

Ekonom Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Achmad Maruf, mengatakan kebutuhan Indonesia untuk menangani Covid-19 dengan mempercepat vaksinasi memerlukan langkah cepat dan harus melakukan refocusing anggaran sampai tingkat daerah. Sangat tidak masuk akal di masa pandemi seperti sekarang masih ada anggaran seperti pengadaan mobil dan pembangunan gedung.

"Di daerah masih banyak anggaran yang tidak pas untuk situasi darurat sekarang ini. Anggaran harus segera di-refocusing menjadi anggaran darurat," tandas Maruf. n SB/ers/Ant/YK