IKN Baru Bisa Perbaiki Ketimpangan

JAKARTA - Efek ekonomi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus dirasakan masyarakat kelas bawah, bukan hanya kalangan atas. Karena itu, koperasi rakyat, misalnya, harus terlibat dalam rantai produksi, distribusi, dan rantai nilai lain di IKN.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan berimplikasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. "Pembangunan IKN akan berimplikasi besar untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional," kata Kepala BKF Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, di Jakarta, Kamis (20/1).

Implikasi pemindahan IKN berupa pemerataan kesejahteraan ini sesuai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah atau spasial. Hal ini mengingat mayoritas aktivitas perekonomian nasional terpusat di wilayah Jawa dengan PDRB Jawa dan Sumatera mendominasi hingga 80 persen PDB nasional sejak 1983 sampai 2018.

"Karenanya, pemindahan IKN menjadi proyek yang strategis untuk menyelesaikan masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata tersebut," ujar Febrio.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, mengatakan momentum pembangunan IKN harus menjadi upaya untuk menggerakkan dan pemerataan perekonomian dalam negeri. Gobel mengingatkan jangan sampai APBN justru akan dinikmati orang asing.
Halaman Selanjutnya....