Ideologi Ormas Jangan Anti-Pancasila

JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat diwawancarai media asing tentang organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang anti-Pancasila akan ditindak, ramai jadi pembicaraan. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, pernyataan Presiden Jokowi itu hanya sebuah peringatan atau warning bahwa Ormas apapun di Indonesia, jangan anti-Pancasila.

"Semua ormas di Tanah Air harus menerima dan mengakui ideologi negara, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Presiden sebagai kepala negara wajar memberi warning bagi siapa saja yang anti dengan ideologi negara," kata Mendagri, di Jakarta, Selasa (30/7). Menurut Tjahjo, bagaimanapun Pancasila, UUD 1945, dan NKRI adalah harga mati. Karena itu Ormas yang beroperasi dan eksis di Indonesia harus menerima Pancasila.

Bukan anti-Pancasila, apalagi sampai ingin mengubah Pancasila. "Pak Jokowi kan memberikan warning saja ini yang menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh Ormas yang ada. Silakan mau Ormas keagamaan atau mau sifatnya sosial apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten," ujar mantan Sekjen PDIP itu. Peringatan Presiden Jokowi itu, lanjut Tjahjo, tidak sekadar soal FPI, tapi juga bagi Ormas manapun yang ada di Indonesia.

Karena itu dalam penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas ada mekanisme yang diberlakukan, di mana setiap berkas persyaratan akan ditelaah dan dikaji. Tidak terkecuali dalam kasus perpanjangan SKT FPI yang sempat ramai diberitakan. "Untuk kasus SKT FPI, kami masih menunggu hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun (Ditjen Polpum) Kemendagri," kata Mendagri.

Belum Disetujui
Halaman Selanjutnya....