Ibu Kota Pindah, Revitalisasi Angkutan Umum Tetap Lanjut

Revitalisasi angkutan umum tetap dibutuhkan meski ibu kota pindah, karena Jakarta akan menjadi pusat ekonomi global.

JAKARTA - Revitalisasi angkutan umum di Jakarta yang disebutnya sebagai "Bapak Kota" tetap dilakukan setelah Presiden Jokowi mengumumkan ibu kota Indonesia pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Sebab, DKI Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Indonesia meski pusat pemerintahan berpindah.

"Ibu kota bisa di mana saja. Namun, bapak kota tetap di Jakarta sebagai pusat ekonomi. Oleh karena itu, revitalisasi tetap akan dilakukan sebagai bagian dari City Regeneration (penataan kembali perkotaan) Jakarta," kata Dirut Transjakarta, Agung Wicaksono, di Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut Agung, revitalisasi tersebut dibutuhkan meski ada pemisahan ibu kota dan pusat ekonomi karena banyak orang yang akan tetap ingin ke pusat ekonomi tersebut seperti di belahan dunia lain, yakni New York di AS, Sydney, atau Melbourne di Australia.

Untuk city regeneration, Jakarta menganggarkan dana sebesar 571 triliun rupiah yang diungkapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Adapun Transjakarta membutuhkan sekitar 14 triliun rupiah di luar biaya operasional yang diambil dari dana subsidi (public service obligation/PSO) pemerintah daerah.

"Transjakarta membutuhkan setidaknya 10 triliun rupiah. Revitalisasi khusus untuk angkutan umum (rekanan) itu 4 triliun rupiah. Itu baru capex [capital expenditure] saja. Belum operasional tiap hari," ucapnya.

Sebagai informasi, untuk subsidi (PSO) dari pemerintah bagi kegiatan operasional tahun 2019, Transjakarta menerima sebesar 3,2 triliun rupiah yang diambil dari APBD DKI 2019.

Pendapatan Nontiket

Kini, Transjakarta telah merambah rute koridor 13 dan non-BRT ke wilayah penyangga, misalnya Bekasi, Tangerang, dan Depok. Dengan seluruh biaya operasional masih ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jakarta. Dalam hal ini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan Transjakarta menjangkau 95 persen wilayah Jakarta. "Coverage layanan Transjakarta sebenarnya sudah merambah Jabodetabek, bukan Kota Jakarta," ujarnya.

Namun, hasilnya memang belum semaksimal yang diharapkan, yakni 95 persen meski pembiayaan fokus di Pemprov DKI.

Ia berharap ke depan akan tercapai dengan target 10.047 unit beroperasi itu. Pada saat ini sendiri baru 79 persen wilayah dari warga sudah terakses.

. Selain itu, Agung mengatakan TransJakarta menargetkan bisa dulang 100 miliar rupiah dari pendapatan nontiket pada tahun 2019

Pendapatan nontiket tersebut akan berasal dari "media buying agency" atau pengelola periklanan yang akan dipasang di seluruh bus yang dioperasikan dari mitra kerja sama.

Agung mengatakan realisasi pendapatan tersebut telah ditentukan oleh Badan Pembinaan BUMD (BP BUMD) DKI Jakarta sebagai kuasa pemegang saham.

Pendapatan nontiket tersebut merupakan babak baru PT Transjakarta selama 15 tahun melayani pelanggan dan pendapatan nontiket seperti iklan juga akan dilakukan untuk semua unit bus serta mikrotrans yang dimiliki oleh PT Transjakarta. pin/Ant/P-5