Ibu Kota Harus Pindah, Jakarta Sudah Salah Urus

Terkait emisi PLTU, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pernah menyatakan bahwa PLTU tidak berkontribusi besar karena setiap PLTU sudah dipasang alat pengendali polusi/emisi udara.

"Saya mendesak, dalam rangka transparansi informasi dan mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan, data-data kualitas emisi dari PLTU dapat diakses oleh publik. Data-data itu di KLHK karena setiap PLTU dipasangi alat continuous emission monitoring system (CEMS) yang dapat menyampaikan data kualitas udara yang keluar dari cerobong secara real time," katanya.

Direktur Pusat Studi Islam dan Demokrasi (PSID) Jakarta, Nazar EL Mahfudzi, yang diminta pendapatnya mengatakan, Jakarta kini menghadapi berbagai tantangan sehingga tidak lagi layak sebagai pusat pemerintahan dan kota besar yang nyaman dihuni.

Kualitas hidup di Jakarta, jelasnya, semakin menurun seiring dengan meningkatnya polusi udara, pengambilan air tanah yang berlebihan, serta biaya hidup yang tinggi.

"Jakarta cepat tenggelam karena pengambilan air dari bawah tanah yang tidak terkontrol. Selain itu, semakin padatnya penduduk membuat banyak orang harus tinggal jauh dari tempat kerja mereka. Akibatnya, waktu perjalanan pulang pergi bisa mencapai 4 jam setiap hari," ungkapnya.
Halaman Selanjutnya....