IACC Bakal Adili Koruptor Transnasional

WASHINGTON - Presiden Joe Biden baru-baru ini mengeluarkan arahan bahwa Amerika Serikat (AS) akan menjadikan perang melawan korupsi sebagai prioritas utama keamanan nasional. Upaya memerangi korupsi itu dinilai sebagai momentum yang tepat untuk menghadapi bukan hanya pejabat publik dan kleptokrat yang jahat, tetapi juga jaringan internasional yang kompleks mulai dari para bankir, agen real estate, akuntan, pengacara, dan penyedia layanan lain yang korup.

Di AS, kaukus bipartisan baru melawan Korupsi Asing dan Kleptokrasi sedang menyusun sejumlah undang-undang yang akan meningkatkan konsekuensi bagi kleptokrat. Upaya itu sebagai langkah pertama yang penting, namun sifat transnasional kleptokrasi juga menuntut tindakan internasional yang berani.

Peran sentral yang dimainkan korupsi di pasar negara berkembang khususnya mempersulit perusahaan multinasional yang beretika untuk bersaing dengan mereka yang bersedia membayar suap. Sebagai peringatan, Goldman Sachs didenda 2,9 miliar dollar AS berdasarkan Undang-Undang Praktik Korupsi Asing pada Oktober 2020 karena perannya dalam membantu mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak menyedot 4,5 miliar dollar AS dari dana pembangunan negaranya, 1MDB.

Denda semacam itu dapat menghalangi entitas swasta lain yang berbasis di AS untuk berpartisipasi dalam korupsi besar-besaran, tetapi mereka tidak menangani sisi permintaan suap, yaitu pejabat korup itu sendiri.

Covid-19 menjadi peluang baru korupsi besar-besaran, karena pemerintah yang demokratis dan otoriter mengabaikan mekanisme penegakan transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi yang ada. Pendanaan iklim di bawah perjanjian Paris dan perjanjian di masa depan menghadapi risiko korupsi serupa. Sebanyak enam dari sepuluh penerima keuangan iklim publik teratas berada di bagian bawah Indeks Persepsi Korupsi terbaru Transparency International.
Halaman Selanjutnya....