HRW: KUHP Baru Membahayakan Hak-Hak Asasi Manusia

JAKARTA - Lembaga Human Rights Watch (HRW) pada Kamis (8/12) mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pindana (RKUHP) yang telah disepakati untuk disahkan menjadi UU pada Selasa (6/12) oleh DPR berisi ketentuan-ketentuan yang secara serius melanggar hukum dan standar-standar hak asasi manusia internasional.

Dikutip dari situs resminya, HRW menyebut, pasal-pasal dalam KUHP baru ini melanggar hak-hak perempuan, minoritas agama, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta melemahkan hak-hak kebebasan berbicara dan berserikat.

Mengganti KUHP Indonesia, yang berasal dari pemerintahan kolonial Belanda, telah dipertimbangkan selama beberapa dekade. Pada September 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pengesahan rancangan KUHP versi sebelumnya oleh parlemen setelah protes jalanan besar-besaran. Presiden kemudian memerintahkan kabinet untuk melakukan "sosialisasi" RUU tersebut untuk meningkatkan partisipasi publik.

Pandemi Covid-19 menunda pekerjaan pada langkah tersebut, yang diselesaikan oleh komisi parlemen untuk hukum dan hak asasi manusia pada 30 November. Sidang paripurna DPR mengesahkan RUU tersebut, yang berisi 624 pasal, pada 6 Desember.

"KUHP baru Indonesia berisi ketentuan-ketentuan yang menindas dan tidak jelas yang membuka pintu bagi pelanggaran privasi dan penegakan hukum yang tebang pilih yang akan memungkinkan polisi memeras suap, anggota parlemen melecehkan lawan politik, dan pejabat memenjarakan blogger biasa," kata peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch, Andreas Harsono.

"Dalam satu gerakan, situasi hak asasi manusia di Indonesia telah berubah drastis menjadi lebih buruk, dengan potensi jutaan orang di Indonesia menjadi sasaran penuntutan pidana di bawah UU yang sangat cacat ini," ujarnya.

Menurut HRW, saat Presiden Joko Widodo mengunjungi Eropa minggu depan untuk menghadiri pertemuan puncak antara kepala pemerintahan Uni Eropa dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean), para pemimpin Uni Eropa harus menyuarakan dengan tegas penentangan mereka terhadap UU baru tersebut.

"Perusahaan-perusahaan yang peduli juga harus bersuara keras, termasuk bank-bank, dana investasi, dan bisnis-bisnis lain yang terlibat di Indonesia dalam bidang manufaktur, pariwisata, produksi minyak kelapa sawit, dan industri-industri besar lainnya," kata lembaga itu.

"Undang-undang yang menjadikan hubungan seks suka sama suka di luar pernikahan sebagai tindak pidana adalah serangan berskala penuh terhadap hak privasi, yang memungkinkan adanya campur tangan terhadap keputusan paling intim dari individu dan keluarga," kata HRW.

Menurut HRW, Indonesia memiliki jutaan pasangan tanpa surat nikah yang secara teoritis akan melanggar hukum, terutama di kalangan masyarakat adat atau Muslim di daerah pedesaan yang menikah hanya dengan menggunakan upacara Islam, yang disebut nikah siri. Sementara kejahatan seks atau kumpul kebo di luar nikah hanya dapat dituntut atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak-anak tertuduh.

"Hal ini akan berdampak tidak proporsional terhadap perempuan dan kelompok LGBT yang kemungkinan besar akan dilaporkan oleh suami karena perzinahan atau oleh keluarga karena hubungan yang tidak mereka setujui," kata HRW.

Pasangan sesama jenis tidak dapat menikah di Indonesia, sehingga klausul ini juga secara efektif membuat semua perilaku sesama jenis menjadi ilegal. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, perilaku sesama jenis yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh orang dewasa dilarang oleh hukum.

Pada 2016, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengkriminalisasi perilaku sesama jenis dan para hakim menolak kasus tersebut, dengan menanggapi bahwa "tidak proporsional untuk menempatkan semua tanggung jawab dalam mengatur fenomena sosial-terutama mengatur perilaku yang dianggap 'menyimpang'-kepada kebijakan kriminal saja".

Selain itu, pasal-pasal dalam UU mempertahankan kriminalisasi aborsi dengan beberapa pengecualian, dan sekarang juga mengkriminalisasi penyebaran informasi tentang kontrasepsi kepada anak-anak dan memberikan informasi tentang aborsi kepada siapa pun, yang secara khusus merugikan perempuan dan anak perempuan.

Ketentuan-ketentuan tersebut melanggar hak perempuan dan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif dan inklusif. Ketentuan-ketentuan tersebut juga berdampak negatif terhadap kemampuan perempuan dan anak perempuan untuk melindungi kesehatan mereka, membuat pilihan berdasarkan informasi tentang tubuh mereka dan memiliki anak, dan dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi berbagai hak, termasuk mengakhiri pendidikan anak perempuan, berkontribusi pada pernikahan anak, serta membahayakan kesehatan dan kehidupan perempuan dan anak perempuan.

Pasal penodaan agama dalam KUHP ditingkatkan dari satu menjadi enam pasal, namun dengan masa kurungan yang lebih pendek dengan maksimum tiga tahun penodaan agama, dan untuk pertama kalinya memuat pasal yang melarang meninggalkan suatu agama atau kepercayaan sebagai murtad.

Siapa pun yang mencoba membujuk seseorang untuk menjadi kafir dalam suatu agama atau kepercayaan dapat dituntut dan dipenjara, sebuah kemunduran serius untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hukum pidana melawan tren global untuk tidak menegakkan hukum penodaan agama atau menghapusnya sama sekali.

UU baru tersebut juga menyatakan pemerintah akan mengakui "hukum yang hidup" di negara tersebut, yang kemungkinan dapat ditafsirkan untuk memperluas legalitas formal hingga ratusan peraturan Syariah yang diberlakukan oleh pejabat lokal di berbagai wilayah di seluruh negeri. Banyak dari peraturan ini mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan, seperti jam malam untuk perempuan, mutilasi alat kelamin perempuan, dan aturan berpakaian jilbab wajib. Banyak dari peraturan ini juga mendiskriminasi kelompok LGBT.

UU juga melarang penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, lembaga negara, ideologi nasional Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila, dan bendera negara.

"Undang-undang tersebut berisi lusinan pasal lain tentang pencemaran nama baik online dan offline, sehingga memungkinkan siapa saja untuk melaporkan orang lain atas pencemaran nama baik," katanya.

Dewan Pers Indonesia telah meminta Presiden Joko Widodo, untuk tidak mengesahkan RUU tersebut, karena khawatir akan digunakan untuk menjebloskan jurnalis ke penjara dan menciptakan suasana ketakutan di banyak ruang redaksi di seluruh negeri.

"Pemberlakuan KUHP ini merupakan awal dari bencana yang tak kunjung reda bagi HAM di Indonesia. Para pembuat undang-undang dan pemerintah harus segera mempertimbangkan kembali undang-undang yang merusak ini, mencabut undang-undang ini, dan mengirimkannya kembali ke papan gambar," kata Harsono.

Contoh Ketentuan Bermasalah dalam Rancangan KUHP. Pasal 2 mengakui "setiap hukum yang hidup" di Indonesia, yang dapat ditafsirkan mencakup peraturan hukum adat (hukum pidana adat) dan Syariah (hukum Islam) di tingkat lokal.

Indonesia memiliki ratusan peraturan diskriminatif yang diilhami Syariah dan peraturan lain yang mendiskriminasi perempuan, agama minoritas, dan kelompok LGBT. Karena tidak ada daftar resmi "hukum yang hidup" di Indonesia, pasal ini dapat digunakan untuk mengadili orang-orang di bawah peraturan diskriminatif tersebut.

Pasal 190 menyatakan barangsiapa berusaha menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Adopsi Pancasila adalah kompromi politik yang dibuat antara pemimpin Muslim, dan Kristen, Hindu, dan pemimpin sekuler pada Hari Kemerdekaan tahun 1945.

Pasal 192 mengkriminalisasi makar, yang dapat digunakan untuk menangkap aktivis damai. Human Rights Watch telah mencatat penggunaan artikel ini di provinsi Papua Barat yang bermasalah di Indonesia. Hukuman dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 218-220 mengkriminalkan siapa saja yang menyerang kehormatan presiden atau wakil presiden, dengan ancaman hukuman tiga tahun penjara. Pj Ketua Dewan Pers Muhamad Agung Dharmajaya menyurati Presiden Joko Widodo pada 17 November, memintanya menunda pengesahan KUHP karena memuat pasal-pasal yang menghambat kebebasan media.

"Isi RKUHP masih membatasi kebebasan pers dan berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik," bunyi isi surat tersebut.

Pasal 263-264 mengkriminalkan orang yang dituduh membuat berita bohong, atau berita bohong, yang mengakibatkan huru-hara, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Orang yang membuat berita yang "tidak pasti", "dilebih-lebihkan", atau "tidak lengkap", yang patut diketahuinya, atau diduganya, dapat menimbulkan keresahan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Pasal 300-305 memperluas UU Penodaan Agama 1965, yang dibuat di bawah Presiden Soekarno. Sebelumnya, hanya ada satu pasal yang "melindungi" enam agama yang diakui secara resmi di Indonesia: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Undang-undang baru ini memperluas cakupan undang-undang karena menambahkan kata kepercayaan pada apa yang dicakup dalam undang-undang 1965. Pasal 304 menyatakan bahwa jika seorang mukmin menjadi kafir, itu adalah kemurtadan dan siapa pun yang mencoba membujuk seseorang untuk menjadi kafir berarti melakukan kejahatan.

Pasal 408-410 secara efektif membatasi siapa pun selain penyedia medis untuk menyebarkan informasi tentang kontrasepsi kepada anak-anak, atau dari memberikan informasi kepada siapa pun tentang melakukan aborsi. Pembatasan tersebut dapat diharapkan mencakup informasi tentang apa yang disebut pil pencegah kehamilan yang digunakan sebagai alat aborsi.

Pasal 463-464 mengatur wanita yang menggugurkan kandungannya dapat dipidana sampai empat tahun penjara (pengecualian termasuk dalam hal seorang wanita menjadi korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan yang usia kandungannya tidak melebihi 14 minggu atau kasus di mana ada indikasi darurat medis). Siapa pun yang membantu wanita hamil melakukan aborsi dapat dihukum hingga lima tahun penjara. Pasal-pasal ini juga dapat ditafsirkan untuk menuntut mereka yang mengkonsumsi atau menjual apa yang disebut morning-after pills sebagai alat aborsi.

Artikel semacam itu akan mengurangi pertukaran bebas informasi kesehatan penting, termasuk oleh guru, orang tua, media, dan anggota masyarakat. Ini mengatur kembali hak perempuan dan anak perempuan di bawah hukum internasional untuk menerima pendidikan seks serta melindungi kesehatan seksual dan reproduksi mereka dan membuat pilihan sendiri tentang memiliki anak.

Kurangnya pilihan bagi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dapat mempengaruhi berbagai hak, termasuk dengan mengakhiri pendidikan anak perempuan, berkontribusi terhadap perkawinan anak, dan membahayakan kesehatan dan kehidupan perempuan dan anak perempuan.

Penelitian HRW di beberapa negara menunjukkan bahwa kriminalisasi aborsi menghambat hak-hak yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk hak hidup, kesehatan, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan, privasi, dan untuk menentukan jumlah dan jarak anak.

Penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, sebagian besar dapat dicegah dengan penggunaan kondom secara teratur. Oleh karena itu, mengganggu kemampuan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang kondom menghalangi hak mereka untuk hidup dan sehat. Human Rights Watch telah mendokumentasikan bahwa akses yang terbatas pada kondom memiliki dampak khusus pada kelompok yang terpinggirkan, seperti laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki dan pekerja seks perempuan dan klien mereka, yang telah menanggung sebagian besar beban epidemi HIV di Indonesia.

Pasal 411 menghukum persetubuhan di luar nikah dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Hukum pidana sebelumnya menetapkan bahwa hanya pasangan suami istri yang dapat dituntut karena melakukan hubungan seks di luar nikah berdasarkan pengaduan polisi oleh pasangan atau anak mereka.

Kode baru mengatakan orang tua, anak-anak, atau pasangan dapat mengajukan laporan polisi terhadap individu yang sudah menikah atau belum menikah. Meskipun pasal ini tidak secara khusus menyebutkan perilaku sesama jenis, karena hubungan sesama jenis tidak diakui secara hukum di Indonesia, ketentuan ini secara efektif mengkriminalisasi semua perilaku sesama jenis. Ini juga akan membuat pekerja seks dituntut secara pidana.

Pasal 412 menetapkan bahwa pasangan yang hidup bersama "sebagai suami istri" tanpa ikatan perkawinan yang sah dapat dijatuhi hukuman enam bulan penjara.

"Pasal ini juga dapat digunakan untuk menyasar minoritas agama dan jutaan penduduk Indonesia, termasuk masyarakat adat dan Muslim di pedesaan, karena peneliti memperkirakan bahwa sebanyak setengah dari seluruh pasangan Indonesia tidak menikah secara sah karena kesulitan mencatatkan perkawinan," ujarnya.