HPP Tingkat Petani Mesti Dinaikkan

Perubahan HPP ini diperlukan dengan penyesuaian harga produksi dari gabah/ beras itu sendiri sehingga memberikan keuntungan bagi petani, bukan cuman titik impas produksi.

JAKARTA - Pemerintah perlu merevisi harga pokok pembelian pemerintah (HPP). Pasalnya, harga yang berlaku sekarang sudah tidak relevan lagi diterapkan. Fluktuasi HPP ini diperlukan mengingat harga gabah di tingkat petani terus anjok, akhirnya petani kesulitan menutupi biaya pokok produksi (BPP).

Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda, mengatakan, selama ini HPP yang diberlakukan tidak efektif. "Tidak efektifnya instrumen HPP disebabkan HPP yang ditetapkan sangat tidak fleksibel, bahkan sangat kaku," tegasnya di Jakarta, Minggu (11/2).

Menurut Nailul, peninjauan tiap tahun oleh pemerintah ternyata ujung-ujungnya pun akan sama dengan HPP pada 2012. Padahal, Bulog juga butuh kekuatan pembelian dengan harga yang bersaing dengan swasta agar bisa menyerap beras untuk dijadikan stok oleh Bulog. Selain itu, HPP yang dinaikkan akan mengerek juga harga di tingkat petani setidaknya mendekati HPP.

Jika mendekati HPP, kerugiannya akan semakin kecil mengingat biaya produksi semakin meninggi. Dengan peningkatan HPP, jika terjadi kerugian, maka tidak akan terlalu besar. Sebab, harga jual di tingkat petani juga akan ikut terkerek.

"Perubahan HPP ini diperlukan dengan penyesuaian harga produksi dari gabah/beras itu sendiri. Sebisa mungkin harus memberikan keuntungan bagi petani, bukan cuman titik impas produksi," jelasnya.

Nailul mengakui masalah harga gabah dan beras di petani ini sangat fluktuatif. Pada dua bulan terakhir, harga gabah dan beras memang naik, namun menjelang akhir Januari hingga awal Februari ini, harga cenderung melandai bahkan turun.

Pada akhirnya, lanjut dia, harga akan selalu memihak pada satu sisi, kadang ke konsumen kadang ke petani. Untuk itu, tugas pemerintah ialah menuntun harga menuju keseimbangan yang menguntungkan semua pihak sehingga instrumen yang dipakai bisa melalui HPP.

Dengan adanya HPP, petani akan mendapatkan harga sesuai HPP untuk meminimalkan kerugian ketika harga gabah atau beras di tingkat petani turun. "Namun, yang terjadi adalah HPP tersebut tidak dapat melindungi harga di tingkat petani," jelasnya.

Acuan Inpres

Adapun HPP yang berlaku sekarang masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah. Harga gabah kering panen (GKP) di penggilingan sebesar 3.750 rupiah per kilogram (kg). Untuk gabah kering giling (GKG) 4.600 rupiah per kg dan harga pembelian beras dalam negeri ditetapkan sebesar 7.300 rupiah per kg.

Di sisi lain, BPP untuk GKP di tingkat petani semakin tinggi yakni 4.286 rupiah per kg. Harga gabah yang berlaku saat ini tidak relevan lagi dengan laju inflasi. Inflasi selama 2012-2017 mencapai 28 persen, sementara HPP saat ini hanya 12 persen lebih tinggi dari HPP 2012.

Tidak kompetitifnya harga gabah berpengaruh pada pengadaan Bulog. Serapan beras dari petani pada 2017 rendah yakni hanya 2,2 juta ton. Hal itu tidak sesuai dengan target tahunan sebesar 3,7 juta ton. Realisasi 2017 lebih rendah dari serapan 2016 yang mencapai 2,9 juta ton.

Wakil Bupati Sukabumi, Jawa Barat, Adjo Sardjono mengeluhkan penurunan harga gabah di tingkat petani menjadi 3.800 rupiah per kg. "Kami minta Pak Menteri Pertanian untuk serap gabah petani secara maksimal," ungkapnya di hadapan Mentan, pekan lalu.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan skema khusus untuk mengatasi penurunan harga gabah.

Adapun skema pembelian itu seperti, pertama, pemerintah akan membeli gabah di luar kualitas kadar air 30 persen. Kedua, gabah akan dibeli sesuai HPP. ers/E-10