Hingga November, Empat PSN Selesai

Pemerintah melakukan beberapa reformasi untuk mendorong percepatan berbagai proyek strategis nasional, mulai dari fiskal, institusi, dan kebijakan.

JAKARTA - Pemerintah melaporkan progres pembangunan proyek infrastruktur nasional hingga akhir November 2017 yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) baru selesai empat proyek, sedangkan 147 proyek dalam tahap konstruksi, lalu sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan.

"PSN terdiri dari 245 proyek yang mencakup 15 sektor infrastruktur. Selain itu, juga ada dua program, yaitu program ketenagalistrikan dan program industri pesawat terbang," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, dalam seminar bertajuk Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dalam Kajian Kebijakan 2017, di Jakarta, Kamis (14/12) . PSN kemudian diseleksi lebih lanjut berdasarkan kriteria tambahan. Pemerintah menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai 2.344 triliun rupiah. Proyek tersebut dipantau dan didukung secara langsung oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

"Untuk proyek prioritas, sebanyak 17 proyek telah memasuki fase konstruksi, sembilan proyek dalam proses transaksi, dan 11 proyek masih dalam tahap penyiapan," terang Wahyu yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KPPIP. Adapun rincian nilai investasi Proyek Prioritas tersebut, yaitu 462 triliun rupiah untuk 17 proyek prioritas yang sudah konstruksi. Sementara 20 proyek yang masih dalam tahap penyiapan dan transaksi memiliki nilai investasi sebesar 1.957 triliun rupiah.

"Proyek Jalan Tol Balikpapan- Samarinda, MRT Jakarta Koridor North-South, Palapa Ring Broadband, PLTU Batang, dan Tangguh LNG Train 3 adalah beberapa contoh proyek prioritas yang telah mencapai tahap konstruksi," lanjutnya. Khusus untuk program ketenagalistirkan 35.000 MW, Wahyu melaporkan sebanyak 3 persen (948 MW) telah beroperasi, 42 persen (15.126 MW) telah memasuki tahap konstruksi, 38 persen (13.673 MW) telah menandatangani Power Purchase Agreement, 11 persen (3.763 MW) dalam proses pengadaan, dan 6 persen (2.328 MW) dalam tahap perencanaan. Dia mengatakan telah melakukan beberapa reformasi untuk mendorong percepatan berbagai proyek strategis nasional, mulai dari reformasi fiskal, reformasi institusi, dan reformasi kebijakan.

Dari sisi reformasi fiskal, pemerintah menyiapkan fasilitas Project Development Facilty (PDF) untuk tahap penyiapan proyek, Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP) untuk tahap proses lelang, serta dana tanah bergulir untuk tahap konstruksi. Hal itu untuk mendukung kelayakan proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sementara dalam rangka reformasi institusi, pemerintah telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Pemerataan Ekonomi Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai berbagai pembangunan infrastruktur yang sudah selesai pada 2018 bisa mendukung pemerataan akses dan peningkatan kegiatan ekonomi Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur yang sebagian besar akan rampung tentu menjadi angin segar bagi geliat perekonomian di tahun depan," kata Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho, di Jakarta, kemarin. Agus menambahkan kondisi ekonomi yang membaik pada 2018 juga didukung oleh situasi ekonomi makro di 2017 yang terkendali, meski terdapat tekanan berupa defisit anggaran serta proyeksi pertumbunan ekonomi dibawah asumsi yang diharapkan. "Kondisi ekonomi secara makro masih mantap terkendali," ujar Agus. n bud/Ant/E-10