Hindari Tsunami Pilkada di Birokrasi, Ini Saran dari Ketua Umum Korpri

JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) yang juga Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh mengusulkan Eselon I dan II daerah jadi aset nasional. Usulan ini disampaikan menyikapi akan direvisinya UU tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

"Negara yang kuat dilandasi birokrasi yang kuat pula. Hal ini pernah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa salah satu syarat utama bagi Indonesia untuk tampil sebagai negara nomor empat terkuat di dunia pada 2045, selain infrastruktur adalah birokrasi yang kuat melalui reformasi," kata Zudan, di Jakarta, Kamis (1/7).

Menurut Zudan birokrasi pemerintahan akan kuat jika para ASN mampu menjaga netralitas dan menghindarkan diri dari intervensi politik. Dan, ASN yang netral menjamin birokrasi yang kuat, serta mendukung iklim demokrasi yang sehat.

"Karena itu revisi UU ASN harus diarahkan untuk membangun ekosistem birokrasi yang sehat," katanya.

Maka, kata dia, untuk menciptakan ekosistem birokrasi yang sehat, ia pun mengusulkan agar pejabat eselon I dan eselon II ditarik menjadi aset nasional. Menurutnya hal ini untuk menjaga sistem karir ASN. Oleh karena itu kedepan sebaiknya pengangkatan pejabat eselon I dan II di daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Halaman Selanjutnya....