Hilirisasi Pertambangan Tak Boleh Kendur

Larangan ekspor itu sejalan dengan kebijakan untuk mendukung program kendaraan listrik, yang juga bentuk komitmen indonesia dalam mengurangi emisi dampak ruma kaca. "Kepentingan dalam negeri harus diutamakan di atas kepentingan luar," tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendukung pemerintah melakukan banding ke WTO melawan gugatan Uni Eropa (UE), terkait kekalahan Indonesia dalam penyetopan ekspor nikel. Mukhtarudin menegaskan Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terlebih lagi, Indonesia saat ini fokus menciptakan energi baru terbarukan (EBT).

Dia menegaskan, amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) harus diperjuangkan oleh pemerintah dan DPR RI. "Karena itu, pemerintah harus segera juga mempercepat proses pembangunan smelter di Indonesia. Harus ada gerakan percepatan pembangunan smelter agar kita segera bisa melakukan hilirisasi secara maksimal terhadap minerba yang kita miliki, baik nikel, timah dan lain-lain," jelas Mukhtarudin.

Tingkatkan Investasi

Menurutnya, hilirisasi nikel dan sumber daya alam lain di dalam negeri mampu meningkatkan nilai investasi. Hal itu juga bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
Halaman Selanjutnya....