Hentikan Sajikan Makanan saat Rapat di Kantor

JAKARTA - Pemerintah meminta kebiasaan menyajikan makanan dan minuman saat rapat di kantor untuk ditiadakan demi mencegah kemungkinan terjadinya penularan Covid-19.

"Diupayakan tidak ada hidangan makan dan minum apa pun selama rapat sehingga semua tetap menggunakan masker tanpa ada kesempatan membukanya. Hilangkan kebiasaan sajikan makan minum di ruang rapat," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, dalam konferensi pers di BNPB, Minggu (19/7).

Yurianto menuturkan selain tidak menyajikan makanan dan minuman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila akan mengadakan pertemuan fisik seperti rapat di kantor, antara lain memastikan rapat dihadiri orang-orang yang tidak sakit. Kapasitas ruangan menjamin agar jaga jarak bisa dilakukan. Rapat juga sebaiknya membatasi presentasi untuk yang betul-betul penting.

Terkait dengan jumlah pasien positif Covid-19, Yuri mengatakan pemerintah telah memeriksa sebanyak 1.221.518 spesimen per Minggu (19/7). Jumlah spesimen yang diperiksa itu bertambah 20.504 dalam 24 jam sejak Sabtu (18/7).

"Hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen 20.504 sehingga total yang sudah diperiksa 1.221.518 spesimen," ujar Yuri.

Dari jumlah pemeriksaan tersebut, didapatkan sebanyak 1.639 orang yang positif Covid-19. Dengan penambahan itu, jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air secara keseluruhan tercatat 86.521.

Harus Waspada

Sementara itu, para epidemiolog yang tergabung dalam Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi Covid-19, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan apalagi angka kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak bahkan kini sudah melebihi Tiongkok, negara tempat pertama kali virus korona ditemukan. Data per Minggu (19/7), angka kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 86.521, sementara di Tiongkok 85.921 kasus.

Para epidemiolog itu menjelaskan sejumlah penyebab fundamental mengapa Indonesia tidak optimal dalam mencegah dan menekan laju penularan Covid-19 sejak ancaman wabah ini pertama mengemuka enam bulan yang lalu.

"Pertama, absennya kepemimpinan yang memahami keilmuan, memiliki kepekaan krisis, berempati, tanggap dan konsisten dalam membuat dan melaksanakan kebijakan," ujar Peneliti dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU), Iqbal Elyazar, dalam keterangan bersama paguyuban, tertulis , Minggu.

Sejak awal, kata Iqbal, narasi yang didengungkan pemerintah, khususnya pesan-pesan publik, tidak mengutamakan perlindungan kesehatan, tetapi aspek ekonomi. Penyebab kedua, lanjut dia, absennya komunikasi krisis yang benar serta buruknya tata kelola dan transparansi data, termasuk mengatur informasi Covid-19.

"Kegagalan komunikasi risiko dan koordinasi ini membuat publik semakin bingung dalam menghadapi dan beradaptasi dengan situasi pandemi," ujar Iqbal. Selain itu, buruknya tata kelola menciptakan persepsi risiko yang sangat rendah dan menurunkan kewaspadaan pada tingkat individu.

Ketiga, tidak adanya visi dan strategi yang jelas, pemahaman yang benar mengenai keilmuan pandemi. Tak hanya itu, tidak ada juga struktur kelembagaan yang efektif untuk melakukan koordinasi, memimpin riset dan analisis, dan mengawasi pelaksanaan dan pengendalian secara efektif dan efisien.

"Gugus Tugas Covid-19 tidak efektif dalam merespons begitu banyak persoalan di lapangan, seperti kebutuhan para first responder di lapangan, penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, penegakan aturan pembatasan sosial dan mobilitas, dan lainnya," ujar Iqbal. n jon/P-4