![Heboh! Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Izin Terancam Dicabut Jika Terbukti Lakukan Penyimpangan](https://koran-jakarta.com/images/article/heboh-kemensos-bakal-panggil-pimpinan-act-terkait-dugaan-penyelewengan-dana-umat-izin-terancam-dicabut-jika-terbukti-lakukan-penyimpangan-220705155114.jpg)
Heboh! Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Izin Terancam Dicabut Jika Terbukti Lakukan Penyimpangan
![Heboh! Kemensos Bakal Panggil Pimpinan ACT Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Umat, Izin Terancam Dicabut Jika Terbukti Lakukan Penyimpangan](https://koran-jakarta.com/images/article/heboh-kemensos-bakal-panggil-pimpinan-act-terkait-dugaan-penyelewengan-dana-umat-izin-terancam-dicabut-jika-terbukti-lakukan-penyimpangan-220705155114.jpg)
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Harry Hikmat
Kementerian Sosial (Kemensos) akan memanggil pemimpin Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk meminta keterangan terkait tuduhan penyelewengan dana umat yang dilayangkan kepada organisasi kemanusiaan tersebut.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan bahwa menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, Kementerian Sosial berwenang memeriksa lembaga pelaksana pengumpulan uang dan barang yang diduga melakukan pelanggaran.
"Kementerian Sosial akan memanggil pimpinan ACT (dalam pertemuan) yang akan dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal untuk mendengar keterangan dari apa yang telah diberitakan di media massa dan akan memastikan apakah ACT telah melakukan penyimpangan dari ketentuan, termasuk menelusuri apakah terjadi indikasi penggelapan oleh pengelola," kata Harry dikutip dari Antara, Selasa (4/7).
Harry menjelaskan, Kementerian Sosial berwenang memberikan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang serta melakukan pemeriksaan apabila ada masalah atau dugaan pelanggaran dalam pengumpulan uang dan barang (PUB). Menurutnya, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial punya kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pengumpulan uang dan barang serta membekukan sementara izin lembaga yang bersangkutan sampai proses pemeriksaan tuntas.
Selain itu, menurut ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021, Menteri Sosial berwenang mencabut dan atau membatalkan izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang jika penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran.
Halaman Selanjutnya....
Editor : Fiter Bagus
Komentar
()Muat lainnya