Hasto Sebut Pertemuan Ketum Parpol Bahas Keberlanjutan Program Jokowi

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pertemuan ketua umum partai politik (ketum parpol) dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu untuk membahas keberlanjutan program pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kita berbicara tentang kesinambungan kebijakan, di mana itu hal yang wajar (ketika) seorang pemimpin berbicara tentang bagaimana kepemimpinan masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5).

Hasto juga menegaskan bahwa pembicaraan antara ketua umum partai politik dengan Presiden Jokowi di Istana Negara tidak membahas soal politik praktis. "Kan kita tidak berbicara tentang tokoh-tokoh (bakal capres-cawapres), kita tidak berbicara tentang politik praktis," ucapnya.

Terkait dengan tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Hasto menegaskan bahwa itu berhubungan dengan rekam jejak sosok Anies Baswedan, sosok bakal calon presiden usungan NasDem.

"Dan kemudian mengapa dari bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," kata Hasto.

Meskipun demikian, kata Hasto, Presiden Jokowi tentu saja akan mendengar segala masukan, termasuk kritik yang disampaikan. "Sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek, masukan, kritik, dan sebagainya," tutur Hasto.

Presiden Joko Widodo bertemu dengan enam ketua umum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5). Ketua umum partai politik yang diundang adalah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputro, Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Tantangan ke Depan

Hasto kembali menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak ada upaya konsolidasi. "Bukan upaya dalam tanda petik suatu pemaksaan konsolidasi partai politik," kata Hasto.

Hasto menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan apa saja tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan, serta bagaimana capaian Presiden Jokowi dapat berkesinambungan.

"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyatlah yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," ujarnya.

Pria kelahiran Yogyakarta itu melanjutkan Presiden Jokowi tidak sekali pun menyinggung tentang politik praktis.

Sebelumnya, pada Selasa (2/5), Jokowi mengundang enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, untuk berdiskusi terkait kondisi politik Tanah Air. Jokowi pun menepis langkah politiknya mengundang ketua umum partai koalisi tersebut merupakan sikap ikut campur dalam isu politik menjelang Pemilu 2024.

"Cawe-cawe? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi, kok cawe-cawe, diskusi. Saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta, Kamis (4/5).

Dia pun menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, Jokowi merasa sah-sah saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka.