Hasto: BKKBN Dorong Pemanfaatan Data PK Entaskan "Stunting" dan Kemiskinan

Menurut dia, pendataan keluarga saat ini telah memiliki status peringkat kesejahteraan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menyebutkan bahwa hasil Pendataan Keluarga, digunakan untuk kebijakan dalam intervensi Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) termasuk penurunanstunting.

Sebab dalam menangani kemiskinan ekstrem, sama saja dengan menanganistunting. Baik studi di lapangan maupun data yang dihimpun oleh BKKBN menunjukkan beberapa faktor sensitif yang mempengaruhistunting, dipastikan berkorelasi erat dengan kemiskinan.

Beberapa faktor yang ia sebutkan seperti kondisi sosial ekonomi, kondisi sanitasi dan akses terhadap air bersih.

Melalui kesempatan tersebut, Hasto mengapresiasi semua pihak yang telah bersedia berkoordinasi bersama BKKBN dalam penyusunan data PK-21. Dirinya berharap data PK-21 bisa digunakan sebaik mungkin agar pembangunan manusia yang berkualitas di Indonesia bisa terlaksana dengan lebih baik di masa depan.

"Kami berharap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) maupun Satgas Stunting pusat, provinsi, kabupaten dan kota agar menggunakan data keluarga berisikostuntingsebagai data konvergensi sasaran intervensi, peta kerja pendampingan keluarga bagi tim pendamping keluarga (TPK)," ujar Hasto. Ant/I-1