Hasil Survei Serologi Jadi Panduan Tangani Covid-19

JAKARTA - Hasil survei serologi yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa menjadi panduan menetapkan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 ke depan. Sebagai contoh, survei serologi menjadi dasar pemerintah dibolehkannya mudik.

"Adanya survei serologi kita percaya diri tidak akan terjadi lonjakan kasus Covid-19," kata Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, dalam konferensi pers, di Jakarta, Kamis (21/4).

Menurut Pandu, hasil survei serologi ini betul-betul menjadi bukti ilmiah sebagai informasi mendukung perubahan strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, kelanjutan kebijakasn Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih dibahas. Kalau ada perubahan, harus lebih baik dan sifatnya berkelanjutan. "Kalau kita mengubah strategi (PPKM), itu artinya kita ingin hal yang baik, berkelanjutan lebih difokuskan," terangnya.

Adapun saat ini level PPKM di hampir semua wilayah sudah berada di level 1. Dia menyebut pelonggaran sudah dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus. Pengawasan terus dilakukan untuk menghindari lonjakan kasus ke depannya.

Terus Berdialog

Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, memastikan Kemenkes terus berdialog dengan para pakar untuk merumuskan kebijakan penanganan pandemi. PPKM masih digunakan dan penentuan levelnya masih berdasarkan hitungan vaksinasi.

"Jadi, kita masih berkomunikasi dengan pakar untuk melihat kebijakan PPKM seperti apa," kata Nadia.

Selain itu, pandu mengatakan konsep herd immunity atau kekebalan komunitas melalui vaksinasi tidak relevan dalam situasi pandemi Covid-19. Meski vaksinasi mencapai 70 persen dari jumlah populasi, tidak menjamin menghentikan penularan virus.

"Vaksin tidak mencugah penularan. Virus berubah-ubah terus, bermutasi terus," ujarnya.

Alternatif pencegahan adalah mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak (3M). Pandu menegaskan vaksin tetap bagian dari pencegahan saat infeksi terjadi. Orang yang terpapar tapi sudah vaksinasi, risiko keparahan akibat terpapar virus bisa ditekan.

"Ada pencegahan sekunder. Vaksinasi dan prokes, dua konsep pencegahan ini tidak boleh ditinggalkan," tegasnya.

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melaporkan 32.780.775 warga sudah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis ketiga setelah bertambah 497.417 orang. Berdasarkan data, Kamis (21/4), jumlah warga yang menerima dosis lengkap menjadi 163.358.647 orang setelah bertambah 178.519 orang dari hari sebelumnya.

Penambahan juga terjadi pada penerima dosis pertama vaksin Covid-19. Hari ini sebanyak 198.597.005 orang sudah mendapatkan dosis pertama, bertambah 118.342 orang.

Sedangkan jumlah sasaran dari vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan pemerintah sampai saat ini ada sebanyak 208.265.720 orang guna memutus mata rantai penularan dan membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster sebelum menjalankan kegiatan mudik guna mencegah terjadinya kemacetan di jalan.

"Pemerintah tetap mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi jauh-jauh hari sebelum keberangkatan (mudik)," ucap Wiku.