Hadapi Perguruan Tinggi Asing, Reputasi PTN-BH Harus Ditingkatkan

Adapun regulasi dimaksud Nasir yakni terkait dengan urusan akademik maupun non-akademik. Regulasi akademik seperti usulan program studi baru tidak lagi terikat nomenklatur. Hal ini dimaksudkan untuk merespons Revolusi Industri 4.0.

Kemenristekdikti juga telah melakukan perbaikan regulasi dalam hal pengajuan guru besar, tunjangan profesi dosen dan profesor, sistem pembelajaran daring dan berbagai kebijakan lainnya. Sementara non-akademik meliputi urusan manajemen maupun tata kelola keuangan yang akan dibicarakan dalam forum ini dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dengan dibukanya izin Perguruan Tinggi Asing (PTA) beroperasi di Indonesia, Nasir pun mengingatkan agar PTN-BH siap berkompetisi dengan mereka. Ia menekankan jika PTN-BH tidak menata diri dengan baik, efisiensi tidak bisa dilakukan dan kualitas tidak ditingkatkan, maka dikhawatirkan tidak akan mampu bersaing.

"Jangan sampai terjadi pemborosan dan dosen tidak meningkatkan kualitasnya. Semuanya harus ditingkatkan," tegas Nasir.

Kemristekdikti juga mengajak forum PTN-BH bertemu dengan Kemristekdikti. Adapun tujuan utama forum pertemuan ini adalah untuk mencapai otonomi PTN-BH guna meningkatkan kualitas sekaligus mengangkat peringkat PTN Indonesia dalam taraf internasional.
Halaman Selanjutnya....