Gus Ipul Datang, Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota Siapkan Sekolah Rakyat

SURABAYA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), pada Minggu (9/3) malam, mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Timur berkolaborasi menyukseskan program Sekolah Rakyat. Ajakan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. 

"Saya minta dukungan sekaligus ingin berkoordinasi dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden (Prabowo) dalam menyelenggarakan sekolah rakyat. Kita ingin didukung oleh provinsi, kabupaten/ kota yang memiliki sarana prasarana yang bisa digunakan untuk memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul. 

Ia menambahkan, target pembangunan Sekolah Rakyat bagi anak-anak warga miskin yang berada di 10 persen terbawah (desil 1) pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), minimal satu sekolah di setiap kabupaten/kota serta dua di tingkat provinsi. Secara nasional, Presiden Prabowo menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat dengan jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ini.

"Dalam rencana setiap kabupaten/kota satu-satu, dan provinsi sekurang-kurangnya memiliki dua. Itu target kita tapi tetap tergantung sarana prasarananya," ujarnya. 

Kementerian Sosial turut berperan dalam penyelenggaraan program ini dengan menyiapkan fasilitas yang dapat digunakan sebagai lokasi Sekolah Rakyat.

"Kami punya 31 sentra, 6 balai yang siap untuk dijadikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, dan sekarang sudah 40 (yang siap)," kata Gus Ipul. 

Menurut Gus Ipul, tenaga pengajar sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara kurikulum Sekolah Rakyat sedang dimatangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Dalam kesemoatan itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya bahwa Provinsi Jatim siap menjalankan program Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi arahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Intinya kami bersama seluruh Bupati Wali Kota siap menjalankan program Sekolah Rakyat di Jatim."

Khofifah mengatakan, Sekolah Rakyat ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sehingga diharapkan anak-anak yang sekolah di sini dapat memutus mata rantai kemiskinan di keluarganya dan membantu mereka mencapai kehidupan yang lebih baik.

"Sekolah Rakyat adalah upaya memutus rantai kemiskinan melalui bidang pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM kita yang nantinya akan menjadi generasi emas untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Khofifah.

Untuk itu, Khofifah meminta Bupati dan Wali Kota se-Jatim untuk menyiapkan apa saja hal yang dibutuhkan dalam membuat Sekolah Rakyat di masing-masing wilayahnya. Terutama terkait penyediaan lahan atau lokasi yang akan dijadikan Sekolah Rakyat.

"Karena ini konsepnya _boarding school_ atau sekolah asrama mulai SD, SMP, dan SMA, maka lahan yang dibutuhkan sekitar 5 hektare. Atau bisa juga merevitalisasi aset existing yang telah ada baik milik Pemda, BUMN atau Perguruan Tinggi. Jadi mohon Bupati Walikota segera menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebagai syarat pembangunan Sekolah Rakyat," terang Khofifah.

"Mohon juga segera melakukan rakor di tingkat implementatif khususnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Sosial Provinsi untuk segera menindaklanjuti skema lanjutan Sekolah Rakyat," imbuh dia. 

Lebih lanjut, selain Sekolah Rakyat, rakor bersama Menteri Sosial juga terkait implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sebagai basis data induk yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), DTSEN akan menjadi rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan berbagai program pembangunan ekonomi di Indonesia.

"Untuk itu penting bagi kita untuk memastikan pemutakhiran DTSEN berjalan optimal di Jatim, termasuk kabupaten/kota. Kami berharap nanti bisa didetailkan lagi. Ini semua tentunya demi kelancaran ground check dan pemutakhiran data," terang Khofifah.