Guru Besar Unair: Kebijakan Publik Diharapkan Bersifat "Positive Sum Game"

SURABAYA - Guru Besar Bidang Ilmu Kebijakan Publik dan Governansi, Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Antun Mardiyanta, baru-baru ini mengatakan, agar para analis kebijakan dapat menjadi aktor yang dapat meminimalkan potensi konten dan proses kebijakan publik yang diskriminatif dengan secara lincah mempraktikan berbagai perspektif dan metode dalam analisis mereka.

Itu ia sampaikan setelah mengidentifikasi banyak kebijakan strategis mendapat penentangan yang luas di masyarakat.

"Itu dapat dibaca dari Big Data media sosial," tuturnya di Surabaya, Rabu (20/9).

Menurut Antun, praktik pembuatan kebijakan publik di Indonesia yang acapkali mengabaikan proses yang sehat. Kedua, adanya peningkatan yang besar jumlah Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang tidak dibarengi dengan peningkatan kompetensi mereka. Ketiga, adanya tantangan dari penggunaan media sosial yang massif pada era pascakebenaran 'post-truth'.

"Realitas praktik analisis kebijakan publik di Indonesia seringkali hanya mengakomodasi cara pandang positivis yang sudah mapan saja. Padahal, untuk menghadapi tantangan proses pembuatan kebijakan publik yang semakin kompleks, para analis kebijakan perlu lincah memainkan perannya di dalam keragaman perspektif dan metode tersebut".
Halaman Selanjutnya....