Gunakan "Telemedicine" saat Positif Covid-19

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat menggunakan layanan telemedicine (layanan medis jarak jauh) ketika terpapar Covid-19 tanpa gejala atau bergejala ringan demi mengurangi beban rumah sakit. Ketika hasil tes PCR positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari.

"Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau ke puskesmas atau ke dokter terdekat," kata Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (28/1).

Menurut Presiden Jokowi, telemedicine menjadi pilihan untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan dari puskesmas hingga rumah sakit.

"Ini penting agar fasilitas kesehatan kita bisa lebih fokus untuk menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif," tambah Presiden.

Presiden Jokowi mengakui Indonesia sedang menghadapi lonjakan kasus harian Covid-19 utamanya varian Omicron. "Dan kenaikan ini diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan," ungkap Presiden.

Belajar dari lonjakan kasus varian Omicron yang sudah terjadi terlebih dahulu di beberapa negara, Presiden Jokowi menyebut pemerintah sudah melakukan banyak persiapan menghadapinya.

"Perbaikan berbagai sarana dan prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda dengan varian yang sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula," jelas Presiden.

Salah satu perbaikan yang dilakukan pemerintah, menurut Presiden Jokowi, adalah melalui layanan telemedicine aplikasi layanan kesehatan.

"Tak semua kasus Covid-19 varian Omicron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan, yang paling penting meminimalkan kontak. Ini akan mencegah penyebaran lebih luas," ungkap Presiden.

Tidak Panik

Presiden Jokowi juga meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik. "Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas tidak perlu. Saya mengajak saudara-saudara sekalian menjaga kesehatan diri masing-masing sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas," kata Presiden.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono, mengatakan perjalanan luar negeri seharusnya dibatasi untuk mereka yang memiliki keperluan mendesak. Pembatasan harus dilakukan karena banyak pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang terkonfirmasi Omicron.

"Harusnya dibatasi. Jadi harusnya dipastikan dalam membuat visa itu ada keperluan yang mendesak. Kalau tourism larang saja, kalau hanya untuk piknik," ujar Tri Yunis.

Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 per 23 Januari 2022 memperlihatkan 63 persen kasus Omicron di Indonesia merupakan pelaku perjalanan luar negeri atau sebanyak 1.019 orang. Sisanya 369 orang merupakan transmisi lokal (23 persen) dan 238 orang belum diketahui riwayat kemunculannya.

Dengan adanya kasus Omicron, akademisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu juga berpendapat perlu adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk daerah yang sudah terkonfirmasi memiliki varian tersebut.

Hal itu dapat dilakukan untuk memperkecil jumlah penambahan kasus harian, dengan peningkatan kasus drastis menjadi sesuatu yang menurutnya tidak bisa dihindari.

Namun, dia menyakini sistem pelayanan kesehatan di Indonesia berpotensi tidak akan menghadapi peningkatan kasus Covid-19 dengan gejala berat seperti yang terjadi ketika varian Delta menimbulkan lonjakan tinggi pada 2021.

"Menurut saya, kasus berat tidak akan sebanyak Delta dulu karena orang Indonesia sudah terinfeksi atau tervaksinasi. Jadi kalau proporsi (gejala) sedang sampai berat dulu 20 persen, sekarang tinggal lima sampai 10 persen," ujarnya.

Satgas Covid-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap mencapai 127,16 juta jiwa hingga Jumat, pukul 12.00 WIB. Data Satgas Covid-19 yang diterima Jumat, jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan dua dosis vaksin Covid-19 per hari ini (28/1) bertambah 751.062 menjadi 127.164.526 orang.