Golkar Agar Buat Pakta Integritas Ketua DPR RI

Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing berpendapat, ada beberapa cara untuk menentukan Ketua DPR yang bersih sesuai dengan tagline "Partai Golkar Bersih", salah satunya Golkar harus membuat pakta integritas dengan memintai pendapat KPK untuk menilai apakah calon Ketua DPR sedang atau berpotensi melakukan praktek korupsi.

Lalu, calon Ketua DPR harus figur yang jauh dari dropping politics yang ada di dalam tubuh Partai Golkar itu sendiri, dan bersih dari politik identitas. Terakhir, sosok calon Ketua DPR dari Golkar harus mampu mengangkat citra Partai Golkar dan DPR dari keterpurukan. "Ketua DPR harus membuat pakta integritas kalau ingin benar-benar menjalankan roda politik nasional dengan baik," kata Emrus dalam diskusi bertema "Ketua DPR Versi Golkar Bersih" yang diselenggarakan oleh Barisan Muda Kosgoro 1957 di DPP Kosgoro, Jl. Hanglekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (11/1).

Di sisi lain, pengamat politik UI, Rocky Gerung berpendapat, dinamika kebebasan berpendapat yang ada di Partai Golkar sangat dinamis. Mengapa? Setelah runtuhnya Orde Baru, Golkar tidak memiliki tokoh sentral seperti Soeharto. Sehingga dinamika di Golkar betulbetul demokratis dalam setiap pengambilan kebijakannya.

"Dalam demokrasi, suatu partai yang punya tokoh sentral menghambat pemikiran. Golkar kini lebih bebas dan demokratis" ujar Rocky Gerung. Namun demikian, situasi seperti itu seperti dilema bagi partai berlambang pohon beringin ini. Karena itu Golkar harus memilih, membiarkan di dalam terjadi dinamika tetapi buang perbedaan yang tidak produktif dan harus dikelola secara baik.

Persoalan mengelola perbedaan adalah masalah utama partai karena dengan ini Golkar bisa berkembang. "Kalau kita berbicara perjalanan Golkar ada yang perlu diperhatikan ialah bagimana partai ini mampi mengelola konflik internal secara baik," ujar Rocky. Sementara itu, inisiator Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia mengatakan, sebagai representasi Partai Golkar di parlemen, posisi Ketua DPR sangatlah vital, dan calon Ketua DPR pun harus mampu meningkatkan citra instansi DPR dan Partai Golkar.

"Ketua DPR adalah representasi Golkar, sehingga sosok yang tepat harus mampu meningkatkan citra DPR dan Golkar agar bisa diterima kembali oleh masyarakat," ujar Ahmad Doli Kurnia. Doli sapaan akrab Ahmad Doli mengatakan, ada tiga hal yang harus dimiliki oleh calon Ketua DPR, pertama, tdak ada lagi Ketua DPR yang memiliki potensi masalah hukum, kedua harus mampu membangun komunikasi dengan pemerintah dan parpol lain terutama faksifaksi di internal Golkar, ketiga mampu membawa citra DPR dan Golkar menjadi lebih baik. "Perlu figur yang mempunya visi jelas yang bukan hanya sekedar menjadi bagian dalam keputusan tetapi berguna dalam pembangunan politik kedepan," tegas Doli. rag/AR-3