Giatkan Operasi Pasar untuk Tekan Inflasi Pangan

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengajak agar Operasi Pasar (OP) bisa digiatkan di pusat maupun daerah. Hal ini diperlukan agar inflasi pangan bisa turun ke level 6 persen atau bahkan 5 persen (year-on-year/yoy), dari Juli yang tercatat sebesar 10,47 persen (yoy).

"Mari kita segera melakukan operasi pasar agar harga cabai, bawang, telur, dan daging bisa turun. Kemudian, minyak goreng yang sudah turun agar tidak naik lagi harganya," kata Perry pada acara dimulainya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu (10/8).

Di pusat, Perry menyebutkan sedang dikoordinasikan agar bupati maupun wali kota bisa menggunakan anggaran daerah untuk OP lantaran terdapat beberapa masalah terkait kepastian hukum dan ada beberapa bupati atau wali kota yang takut menggunakan anggaran untuk operasi pasar.

Adapun dari inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada bulan lalu yang sebesar 4,94 persen (yoy), inflasi pangan menjadi komponen yang paling tinggi yakni dengan kenaikan 10,47 persen (yoy). Padahal, inflasi pangan sebenarnya tidak boleh lebih dari 5 persen atau paling tinggi 6 persen.

Perry menuturkan inflasi pangan adalah permasalahan perut dan rakyat, serta berimplikasi langsung kepada kesejahteraan, sehingga hal tersebut bukanlah masalah ekonomi saja, melainkan masalah sosial dan berpotensi berlanjut menjadi masalah politik.

Inflasi pangan merupakan 20 persen dari komposisi pengeluaran masyarakat secara total, sedangkan bagi masyarakat kelas bawah bisa mencapai 40 persen atau 50 persen atau lebih tinggi dari porsi masyarakat kelas menengah ke atas.

Terus Didorong

Oleh karena itu, dia menekankan agar gerakan nasional pengendalian inflasi pangan bisa terus didorong dengan terus bekerja sama antara seluruh pihak baik di pusat maupun daerah.

Ekonom Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan ada dua hal yang tersirat dalam pernyataan Gubernur BI. Pertama, BI melalui kantor perwakilannya merupakan anggota tim pengendali inflasi daerah. Dengan demikian, pemda dan kantor pemerintah terkait sudah merumuskan langkah-langkah berkaitan dengan operasi pasar untuk menurunkan inflasi.

Namun, tampaknya implementasi langkah-langkah pengendalian inflasi mengalami hambatan. "Hal ini bisa saja terjadi berkaitan dengan keterbatasan biaya untuk operasi pasar di daerah atau lambatnya pencairan dananya," ujar Suhartoko.

Dewan Penasihat Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), Ahmad Yakub, menilai strategi untuk mengurangi inflasi, khususnya pangan dengan ajakan operasi pasar bagi komoditas penyumbang inflasi hanya strategi jangka pendek.

Menurutnya, banyak variabel lain agar pengendalian inflasi ini bisa berkelanjutan, yaitu dari sisi pendapatan masyarakat yang harus ditingkatkan dengan pembukaan lapangan kerja misalnya melalui proyek-proyek pemerintah daerah.