Gawat kalau Terus Terjadi! Sebanyak 16 Kelurahan di Provinsi Ini Alami Kekurangan Air Bersih Setiap Kemarau

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat sedikitnya 16 kelurahan atau desa di Bantul membutuhkan pembangunan sarana maupun jaringan air bersih. Hal itu menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bantul Sri Nuryanti, ditujukan guna memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat.

"Hampir seluruhnya, tetapi yang paling membutuhkan ada 16 kelurahan, dan sesuai perintah Pak Bupati, kita lagi memetakan mana yang betul betul musim kemarau ini tidak ada air," kata Sri pada Rabu (25/5) seperti dikutip dari Antara.

Sri menuturkan beberapa kelurahan di Bantul yang butuh sarana air bersih itu diantaranya wilayah Desa Caturharjo Pandak, Desa Argosari Sedayu, dan Desa Munthuk Dlingo, dan wilayah Desa Srimulyo yang sebelumnya telah menerima program pembangunan sarana air bersih belum lama ini.

"Memang sudah kita petakan, kemarin ketemu sekitar 160 titik yang harus segera terselesaikan, tetapi karena dengan APBD, maka secara bertahap kita realisasi, dan kita juga akan berusaha, ke swasta yang mungkin bisa bersinergi," katanya.

Dirinya juga mengatakan bahwa setiap wilayah memiliki kebutuhan sarana atau penunjang pemenuhan air bersih yang berbeda-beda. Misalnya, ada yang butuh sumur karena jaringan sudah ada, begitu juga sebaliknya hanya butuh jaringan, karena sebelumnya sudah ada program dari pemerintah.

"Sudah ada Pamsimas (Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) atau program lain, tapi yang ke rumah-rumah belum, ada yang sudah ada jaringan, tapi tidak ada sumur, kita petakan sudah ketemu dan kita mau ekspos dengan Pak Bupati dan Bappeda," katanya.

Karena hal itu, Sri mengatakan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan sarana air bersih dari setiap wilayah juga berbeda. Menurutnya daerah membutuhkan anggaran dengan rentang sekitar puluhan hingga mencapai ratusan juta. Besaran kisaran ini akan tergantung pada kedalaman sumur dan sistem pengelolaan air bersih.

"Kalau dari Bupati Bantul target lima tahun terselesaikan, tetapi karena keterbatasan APBD kita melihat dulu nanti, kemudian kita susun. Dan kebetulan tahun ini tidak ada, karena untuk penanganan pandemi COVID-19, yang di Desa Srimulyo itu berasal dari APBD Tahun 2021," katanya.