Gawat Hasil Pemantauan Polri Ditemukan Tata Kelola Pupuk Subsidi Rawan Dikorupsi

Jakarta - Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Satgassus Tipikor) Polri menemukan indikasi rawan korupsi pada tata kelola pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah, berdasarkan hasil pemantauan sejak Maret sampai dengan Juli 2022.

Wakil Satgassus Tipikor Polri Novel Baswedan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyebutkan ada tiga isu utama yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi jika tidak ada perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi.

Menurut Novel Baswedan,kurangnya tingkat akurasi data petani pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).

Yang kedua, kata dia, kurang optimalnya penggunaan Kartu Tani sebagai media penembusan pupuk bersubsidi, dan belum optimalnya pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisda (KP3).

Menurut mantan Penyidik KPK tersebut, Polri terlibat aktif dalam mengawal pencegahan tindak pidana korupsi pupuk bersubsidi dengan melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, khususnya pada aspek distribusi.

"Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Kapolri untuk mendukung program Kementerian Pertanian," ujarnya.
Halaman Selanjutnya....